Ini 3 Kunci Sukses Pelaksaaan PSBB Palembang Sehingga Efektif Tekan Penyebaran Virus Corona

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Palembang mulai diberlakukan hari ini, Rabu (20/5/2020).

Draf Peraturan Wali Kota Palembang telah ditanda tangani Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.

PSBB Palembang dilaksanakan untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran Virus Corona.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sumsel Yusri menjelaskan, dengan diterapkannya PSBB diharapkan bisa menurunkan kasus positif Covid-19.

"Kalau memang PSBB diberlakukan dan masyarakat patuh disiplin serta diawasi oleh petugas penindakan ya mudah-mudahan turun kasusnya," kata Yusri saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (20/5/2020).

• Hari Pertama PSBB Palembang, Kondisi Pasar KM 5 dan 26 Ilir Palembang Masih Ramai

Menurutnya, kalau hanya sekedar PSBB tanpa penegakan hukum yang jelas ya tetap saja seperti biasa.

Maka kuncinya kedisiplinan masyarakat.

Untuk memastikan masyarakat itu disiplin maka tentu harus diawasi dan dilakukan penindakan.

"Sebaiknya masyarakat harus mematuhi anjuran Pemerintah untuk pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Namun kalau bisa tidak hanya pada saat PSBB saja, tapi diterapkan dalam sehari-hari," katanya.

Lalu menurutnya, masyarakat di daerah yang tidak melaksanakan PSBB juga harus mematuhi anjuran Pemerintah untuk memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan.

"Itulah tiga item yang harus diterapkan oleh masyarakat," kata Yusri.

• PENTING ! Pembatasan-pembatasan Selama PSBB Palembang, Angkutan Umum Tetap Beroperasi, Asalkan

"Sepanjang tiga item itu dijalankan dengan baik, maka tanpa PSBB pun sebenarnya akan terhenti peneluran virus ini. Maka kuncinya disiplin masyarakat, untuk pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan," ungkapnya.

Namun menurutnya, jangan hanya tertentu saja yang pakai masker.

Misal di A pakai masker di tempat B tidak pakai masker itu sulit berhasil.

Untuk itu semua harus serentak bersama-sama dalam waktu bersamaan menaati anjuran Pemerintah.