PSBB Palembang Diterapkan Setelah Idul Fitri, PKS : Kenapa Tidak Habis Idul Adha Saja

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera baik di DPRD tingkat I dan II menyoroti alasan PSBB Palembang diberlakukan setelah lebaran.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Saiful Fadli menyayangkan sikap Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang serta Prabumulih

Dikarenakan baru menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dua Kota di Sumsel tersebut, H+2 Idul Fitri.

• BREAKING NEWS : PSBB Palembang dan Prabumulih Dilakukan Setelah Lebaran

Padahal menurut Saiful, seharusnya pasca SK persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes) yang telah keluar sejak 12 Mei lalu, harusnya langsung diterapkan, agar memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Jadi soal PSBB yang telah diterbitkan Menkes dan menurut keterang gubernur Sumsel, baru akan diberlakukan setelah lebaran,

dengan pertimbangan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan membuat persiapan segala macam.

Saya kira dengan kondisi sekarang harusnya lebih cepat lagi, jangan menunggu sampai dengan 13 hari jika dihitung setelah habis lebaran pelaksanaannya," kata Saiful, Rabu (13/5/2020).

Dengan waktu persiapan terbilang cukup lama tersebut, dan ditambah massa PSBB menurut permenkes itu paling sedikit 14 hari dilaksanakan.

Maka waktu pra dan pelaksanaan PSBB jadi terlalu lama (27 hari)

Dengan momentum lebaran merupakan waktu berkumpul, harusnya momen PSBB ini bisa menjadi antisipasinya, sehingga dapat mengurangi kerumunan yang terjadi di masyarakat kota Palembang khususnya.

"Kami berharap pemprov Sumsel dan pemkot Palembang, untuk mempertimbanhkan dan memperhatikan kondisi real masyarakat sekarang, dengan mempercepat pemberlakukan dan eksekusi SK dari Menkes itu," bebernya.

Jika itu berlarut- larut pasien positif akan terus bertambah, dan jika melihat dari tenaga kesehatan saat ini kondisinya sudah banyak terpapar dan jumlah fasilitas maupun tenaga medis yang ada tidak sebanyak dari pasien yang terpapar covid 19.

"Apalagi dari laporan yang kami terima, ada 1.000 orang yang saat ini lagi pemeriksaan. Kalau separuhnya saja sudah positif, maka hal itu tidak bisa menampung rumah sakit yang ada di Sumsel khusunya di Palembang," kata dia

"Pasti masyarakat bertanya dari pada habis lebaran Idul Fitri kenapa tidak habis lebaran Idul Adha saja sekalian. Hal ini saking kontroversinya putusan yang dibuat pemprov Sumsel dan pemkot Palembang," katanya

Hal senada diungkapkan anggota fraksi PKS di DPRD Palembang M Ridwan, jika putusan penerapan PSBB habis lebaran itu sudah dinilai ngawur.

"Kok pemerintah ini seperti menutup mata, kemana saja selama ini. Peningkatan yang signifikan kok dak ada persiapan dan sangat disayangkan sekali," pungkas ketua DPD PKS Kota Palembang ini.