Rencana PSBB Palembang: Inilah Aturan Lengkap Mana Boleh Mana Tidak Selama PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini sedang dalam proses diajukan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Editor: Prawira Maulana
TRIBUNSUMSEL.COM
Tito Karnavian saat memaparkan perbedaan lockdown dan PSBB. 

Selain kepala daerah, PSBB juga bisa diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas setempat.

Jika PSBB disetujui, berikut point-point yang boleh dan yang tidak selama PSBB berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020:

BAB III
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 12
Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan

oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan
pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pasal 13
(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan;
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
e. pembatasan moda transportasi; dan
-8-
f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek
pertahanan dan keamanan.

(2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
selama masa inkubasi terpanjang dan dapat
diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

(3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor
atau instansi strategis yang memberikan pelayanan
terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum,
kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,
pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan,
komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi,
logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

(4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan
dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap
orang.

(5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan
fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang
diakui oleh pemerintah.

(6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang
dan pengaturan jarak orang.

(7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat
penjualan obat-obatan dan peralatan medis
kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok,
barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan
energi;
-9-
b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain
dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk
kegiatan olah raga.

(8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan
kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.

(9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam
bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan
sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan
lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan
peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved