Acungkan Jempol Terbalik, Aji Palembang dan 5 Organisasi Tolak RUU Omnibus Law: Terobosan yang Buruk

Omnibuslaw akan mengancam keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, hilangnya tanggung jawab mutlak korporasi di areal izinnya baik disen

Editor: Weni Wahyuny
AJI Kota Palembang
Enam organisasi diantaranya AJI Palembang, KSBSI Sumsel, FSB Nikueba KSBSI kota Palembang Sumsel, Walhi Sumsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel dan LBH Palembang, memulai aksi penolakan terhadap draf UU tersebut dengan gerakan jempol terbalik 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sebuah terobosan untuk mendorong peningkatan investasi, lapangan kerja dan perekonomian nasional.

Namun ini merupakan terobosan yang buruk.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berbahaya bagi pemenuhan hak-hak masyarakat, utamanya bagi nasib tenaga kerja di Indonesia, sumber daya alam termasuk kehidupan pers yang demokratis.

Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya, RUU Omnibus Law merevisi dan menghapus sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Hal tersebut berimbas pada mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, praktek sistem pekerja kontrak yang selamannya bisa diterapkan perusahaan dan bisa berlaku pada seluruh bidang pekerjaan tanpa batas waktu.

Selain itu, hilangnya standar upah minimun yang diterapkan karena hanya akan diterapkan sisten upah/jam.

Selain itu, draf UU yang diajukan pemerintah Jokowi-Maaruf Amin ini juga meneksploitasi waktu kerja, hingga hilangnya kewajiban pesangon dan jaminan sosial pada pekarja sekaligus hilangnya sanksi pidana kepada perusahaan, dengan dihapuskannya pasal 184 UU nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan.

Selain di segmen keternagakerjaan, UU Omnibus Law juga berimbas pada kehidupan pers di tanah air diantaranya perubahan dua pasal yakni mengenai modal asing dan ketentuan pidana sebagai mana yang diatur pada pasal 11 dan pasal 18 UU 40 Tahun 1999.

AJI Palembang menilai perubahan UU tersebut menjadikan semangat kebebasan pers untuk lepas dari campur tangan pemerintah menjadi pupus.

Dengan membaca RUU ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

Sementara itu, dengan dalih mempermudah investasi, RUU Omnibuslaw merevisi dan menghapus sejumlah pasal di Undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Walhi menyatakan hilangnya kewajiban izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada sebuah investasi akan sangat beribas buruk dalam upaya-upaya pelestarian termasuk juga ruang bagi masyarakat adat.

Omnibuslaw akan mengancam keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, hilangnya tanggung jawab mutlak korporasi di areal izinnya baik disengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab mutlak direduksi hanya berkewajiban menanggulanginya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved