Tanggapi Rencana Penghapusan Honorer, Walikota Jamin Ribuan PHL Prabumulih Aman

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya menjamin pekerja harian lepas (PHL) di Prabumulih aman hingga 2023.

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Prabumulih itu dihadapan 3.837 PHL di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam kegiatan pembagian surat keputusan (SK) tahun 2020 di pendopo rumah dinas walikota Prabumulih, Rabu (26/02/2020).

"Sampai masa jabatan kami selesai tahun 2023 jangan takut jangan khawatir masih tetap aman jadi pegawai pemkot Prabumulih," tegas Ridho.

Suami Suryanti Ngesti Rahayu itu menuturkan, pihaknya melihat ada item dimana pernyataan Mendagri yang mengatakan PHL dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Untuk itu kita usahakan semua, kasian dulur galo mano gajinya cuman berapa hanya Rp 500 ribu, tidak tega kita namun kita jamin selagi kita walikota setelah itu tidak tau kita," tuturnya.

Selain itu menurut Ridho, pihaknya kasian jika PHL dihapuskan apalagi telah mengabdi bertahun-tahun dan hanya bergaji kecil.

"Makanya akan kita carikan anggaran agar mereka tetap bertahan, kasian mereka kalau diputus," bebernya.

Namun menurut Walikota Prabumulih dua periode itu, meski pihaknya tetap memperpanjang tapi jika ada PHL yang melanggar aturan dan berpolitik maka tidak akan diperpanjang dan akan diputus.

"Jangan berpolitik, kalau mau jadi PHL ya PHL saja dan kalau mau berpolitik ya berpolitik, jangan mereka jadi beban kedepannya, titip sana titip sini."

"Saya selama ini tidak pernah mengajak berpolitik memilih sana sini, jadilah pegawai dengan baik saya ajari untuk bekerja dengan baik dan rajin tanpa ada beban," pintanya.

Ditanya terkait gaji PHL yang sudah dua bulan belum dibayar, Ridho memastikan PHL akan segera menerima gaji mengingat SK sudah diberikan khususnya Januari dan Februari.

"Gaji mereka akan dibayar, apalagi mereka selama ini rajin bekerja. Kehadiran mereka ini sangat membantu para PNS karena mereka rajin," jelasnya seraya mengatakan pihaknya membagikan SK menepis jika pihaknya menggunakan untuk kepentingan politik.

Sementara satu diantara PHL yang dibincangi mengaku pihaknya senang dengan perpanjangan SK untuk tahun 2020 disebabkan selama ini melihat berita merasa khawatir akan diputus kontrak.

"Kita khawatir apalagi ada berita-berita nasional menyebutkan akan ada penghapusan honorer atau PHL, kita cemas karena sudah bekerja lama tapi mau dihapuskan."

"Kami lihat memang tidak ada arahan atau permintaan untuk politik kedepan dalam pembagian namun untuk penertiban saja agar SK seragam kalau kami lihat," beber satu diantara PHL yang tidak mau namanya dituliskan kepada Tribunsumsel.com.