Cara Hentikan Konflik Harimau dan Manusia, Ganti Semua Tanaman Kopi di Hutan Lindung

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGARALAM-BKSDA Lahat menanggapi pernyataan Bupati Lahat Cik Ujang yang mengatakan ada praktik pungutan liar (Pungli) dalam hutan lindung.

Kepala Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Lahat Martialis Puspito mengatakan, pernyataan Bupati Lahat tersebut salah kamar.

Pasalnya masalah hutan lindung bukan kewenangan BKSDA namun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

"Itu mungkin pernyataan Pak Bupati salah Kamar. Sebab BKSDA tidak ada kewenangan terkait perambahan hutan lindung," ujarnya.

Namun praktik pungutan liar juga pernah dia dengar di hutan lindung yang lain.

• Jejak Kaki Harimau Palsu Teror Warga Lahat, Polisi Ingatkan Ancaman Pidana Penyebar Hoax

Martialis menerangkan, sebenarnya warga sendiri takut untuk menanam di kawasan hutan lindung karena aturan tegas dari pemerintah.

Namun karena adanya celah jadi mereka masih berani bercocok tanam di hutan lindung.

"Mungkin petani sudah berada di zona nyaman jadi membuat mereka berani untuk merambah hutan lindung," katanya.

Martialis mengungkapkan, bedasarkan hasil penelurusan lima kasus konflik satwa yang terjadi di Pagaralam dan dua hutan lindung yang di Jabul Patah Nanti seluas 282.747 hektar dan Hutan Lindung Bukit Dingin seluas 63.456 hektar.

• Manajemen PT Supreme Energy Minta Tidak Buru-buru Simpulkan Sebab Munculnya Harimau

"Di dua hutan lindung ini sudah banyak kawasan yang terbuka karena perambahan liar terutama di pinggiran hutan lindung," ungkapnya.

Kondisi ini membuat habitat harimau sumatera semakin tergerus.

Padahal satu harimau membutuhkan wilayah jelajah hingga 10.000 hektar.

"Hal inilah yang membuat konflik antara manusia dan harimau sangat rawan terjadi," jelasnya.

Satu-satunya cara untuk memperbaiki hutan lindung adalah restorasi dan bukan hanya rehabilitasi.

"Keluarkan semua para perambah dari hutan lindung dan ganti tanaman kopi dengan tanaman asli ini salah satu cara agar konflik ini tidak terjadi," katanya. (SP/ Wawan Septiawan)