Anggap Merampas Hak Guru, Kepala Disdikbud Ogan Ilir Dukung Penuh Wacana Penghapusan Ujian Nasional

SRIPOKU.COM/RESHA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, Dr. Arianto, M.Pd.

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, Dr Arianto, M.Pd menyetujui pernyataan penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim.

Sebab ia menilai, sistem UN tersebut merampas hak guru san sekolah, yang paling mengerti akan muridnya sendiri.

"Tentu saja, 100 persen mendukung," ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, Nadiem bersama Dinas Pendidikakndan Kebudayaan Provinsi di Indonesia mengadakan rapat koordinasi di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Saat diwawancarai usai kegiatan, dilansir dari Tribunnews.com, Nadiem akan mengganti UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan Survey Karakter pada tahun 2021 mendatang.

Arianto melanjutkan, kebijakan tersebut sudah ia suarakan sejak masih menjadi Kepala Sekolah pada tahun 2009.

Ia menilai, kebijakan UN sangat tidak efisien dilihat dari berbagai aspek.

"Bayangkan, ratusan miliar untuk kegiatan sosialisasi dari bulan Juni hingga April. Belum lagi dana pengawas independen dan lain-lain," ucapnya.

Belum lagi UN yang ia nilai merampas hak guru dan sekolah. Karena yang tau kemampuan anak ialah si guru tersebut, namun penyelenggara lebih condong mengeluarkan biaya untuk memberi honor pengawas dan orang di luar sekolah tersebut.

"Jadi ga pas rasanya, seperti anak kita yang mau menikah, bikin pesta tapi yang kita beri uang orang-orang Jakarta," ungkapnya.

Sehingga meski terlambat menurutnya, namun ia mendukung penuh kebijakan tersebut. Tinggal lagi, saatnya sekolah mulai berbenah untuk mengeluarkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalau guru, ga bisa biasa-biasa saja, harus luar biasa. Begitupun kepala sekolah sebagai manajer, hanrus luar biasa. Karena mereka akan mencetak lulusan untuk langsung terjun di masyarakat," terangnya.

Bahkan, sekolah harus bisa memberiman garansi jika lulusan tadi benar-benar kompeten untuk menghadapi tantangan industri saat ini. Sehingga, lulusan sekolah tidak seolah asal lulus dan mamou terserap di dunia kerja.

"Jadi sekolah beradaptasi dengan industri dan dunia kerja, memenuhi itu dengan lulusan tadi," jelasnya. (mg5)