FITRA Minta Lepaskan Ego Kepentingan Kelompok saat Pembahasan RAPBD Sumsel 2020

"Singkatnya, keputusan apapun terkait anggaran daerah yang dibuat pemerintah, seharusnya ditujukan untuk memecahkan problem-problem publik yang substansial, dan sekaligus menggambarkan adanya kepentingan publik di dalamnya," tandasnya.

Hal ini dikatakan Nunik cukup mudah dipahami, manakala kebijakan anggaran benar-benar diletakkan dalam kerangka perhelatan berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem politik, maupun kelompok kepentingan di luar sistem politik, yang berpengaruh dalam arena perebutan sumber daya publik.