UMK Lubuklinggau dan PALI Tahun 2020 Ikut UMP Sumsel Sebesar Rp 3.043.111

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU-Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), juga diikuti rencana kenaikan upah minimum bagi Kabupaten dan Kota tak terkecuali Kota Lubuklinggau.

Saat ini UMP Sumsel telah ditetapkan sebesar Rp 3.043.111 dan sudah ditanda tangani dan disetujui oleh gubernur Sumatra Selatan (Sumsel).

Besaran UMP ini mengalami kenaikan sekitar 8,51 persen atau sekitar Rp 238.658 jika dibandingkan dengan tahun 2019 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau, Purnomo mengatakan masalah Upah Minimum Kota (UMK) Lubuklinggau mengikuti UMP Sumsel.

• Melihat Aktifitas Warga Disamping Lokasi Proyek Pintu Tol Kapal Betung, Asyik Mandi di Air Keruh

"Jadi untuk kota Lubuklinggau sudah saya disposisikan untuk mendapat persetujuan dari wali kota," kata Purnomo saat dihubungi Tribunsumsel.com, Jumat (1/11/2019).

Jika sebelumnya UMK Lubuklinggau hanya Rp 2,8 juta, sekarang naik menjadi Rp 3.043.111 atau setara dengan provinsi yang mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen dari sebelumnya.

Ada pun pertimbangan Disnaker Lubuklinggau menaikan UMK Lubuklinggau didasarkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat yang akhir-akhir serba mengalami peningkatan.

"Kita hanya menjembatani antara pekerja dan pemberi kerja jangan sampai ada ketimpangan."

"Apabila perusahaan itu labanya lebih banyak mengapa tidak dibagi dengan para pekerjanya, artinya lebih kepada berbagi kesejahteraan," ungkap Purnomo.

• Mengenal Hendra Susanto, Wong Kito Jadi Komisioner BPK RI, pernah Jualan Laptop dan Boneka

Menurutnya, ketika upah para pegawai meningkat secara langsung bisa mengurangi angka kemiskinan, karena bila upah naik maka tingkat kesejahteraan pegawai juga meningkat.

"Karena kebutuhan para pekerjanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari," ujar Purnomo.

Purnomo menambahkan, jumlah perusahaan di Kota Lubuklinggau saat ini ada 400 perusahaan, tapi baru 20 persen yang menerapkan UMP karena perusahaan itu berskala besar.

"Untuk sisanya banyak perusahaan sedang dan perusahaan skala kecil. Untuk perusahaan kecil ini kita memberikan pertimbangan jangan sampai perusahaan hengkang, yang dirugikan pegawainya sendiri, yang penting asal cukup makan dulu," imbuhnya. (Joy)

UMK di Kabupaten PALI

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Usman Dhani menyebutkan, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) PALI masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

Hal ini lantaran, menurut dia, belum adanya Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Serepat Serasan serta belum adanya akademisi atau tenaga ahli.

"UMP Sumsel sebesar Rp 2.804.453/bulan dan sesuai Peraturan Pemerintah naik menjadi Rp 3.043.111 atau sekitar delapan (8) persen. Jadi, itu juga berlaku di Kabupaten PALI, meski masih menunggu persetujuan Gubernur," ungkap Usman Dhani, Jumat.

Usman menjelaskan, apabila ada perusahaan tidak membayar upah sesuai ketentuan, silahkan laporkan ke Disnaker.

• UMK Palembang 2020 Rp 3 Juta Lebih, Lebih Besar dari UMP Sumsel, Masih Menunggu Persetujuan Gubernur

Pihaknya akan memerintahkan perusahaan bersangkutan untuk membayar kekurangan upah tersebut.

Untuk menerapkan UMK, lanjut dia, pihaknya telah menyarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berada di wilayah Kabupaten PALI agar membentuk Dewan Pengupahan dan Apindo.

Sebab, Dewan Pengupahan dan Apindo dibentuk oleh masing-masing perusahaan yang nantinya mengundang pemerintah.

"Syarat penerapan UMK selain ada Dewan Pengupahan, Apindo, Akademisi juga harus ada Serikat Buruh. Nah, untuk serikat buruh, sebagian besar perusahaan sudah memilikinya," jelasnya.

"Kita akan terus mengacu pada UMP, dan seluruh perusahaan wajib menerapkan UMP untuk membayar upah pekerjanya. Kami membuka kantor kami untuk menerima aduan dari pekerja apabila pihak perusahaan tempatnya bekerja tidak taat aturan," ujarnya.(Eko/ Reigan)