Banyak Lahan Gambut di OKI Terbakar, Bupati : Wilayah Luas Sehingga Sulit Diatasi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar, mengakui wilayahnya yang mayoritas lahan gambut banyak terbakar.

Kebakaran itu menimbulkan kabut asap yang menyelimuti kota Palembang.

Ia menerangkan, wilayah OKI cukup luas dan kadang kala, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau atau setiap tahun dibilang bencana itu, sulit untuk diatasi.

Dimana Kabupaten OKI memiliki luas 19.023,47 km persegi dan memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 314 desa beserta 13 kelurahan.

"Saya rasa, setiap daerah ada (bencana karhutla), tapi masalahnya daerah di OKI merupakan daerah terluas di Sumatera dan itu harus diingat."

"Jika Kabupaten Muba dan Banyuasin digabungkan, selisinya dikit dengan kita. Dimana sebagian besar wilayah di OKI itu 70 persen daerah gambut," kata Iskandar.

• Udara Palembang Masih Bahaya, Wali Kota Perpanjang Libur Siswa Sekolah Sampai 18 Oktober 2019

Diungkapkan Iskandar, pihaknya juga sudah mengantisipasi dari jauh- jauh hari, dengan kebijakan dalam mengantisipasi bencana kebakaran lahan dan hutan yang ada.

Namun, untuk tindakan bagi perusahaan atau badan hukum yang terbukti membakar, pihaknya tidak bisa langsung mencabut izinnya, karena ada proses yang dilalui.

"Status siaga sudah kita keluarkan pada bulan April lalu, dan ini harus ada tindakan yang keras dari aparat penegak hukum seperti tahun 2018 saya minta aparat untuk melakukan "tembakan ditempat" bagi pelaku pembakar sebagai shock terapi , karena akan menimbulkan rasa getar bagi masyarakat yang hendak membakar, tapi itu perintah tidak dikeluarkan," bebernya.

Diterangkan Iskandar, dalam penindakan pembakaran lahan dan hutan itu juga, Pemkab OKI belum memiliki payung hukum yang jelas.

• Prakiraan Cuaca BMKG : Besok dan Lusa Sumsel Berpotensi Hujan

Jika ingin menyita atau mengambil alih lahan akan berbenturan dengan hukum.

"Pencabutan izin tidak mudah, meski kita mengeluarkan izin, tapi ketika perusahaan itu ada HGU, ia akan berhadapan dengaj BPN, pemerintah pusat dan bukan di kita saja," jelasnya.

Sehingga dalam hal ini, dijelaskan Iskandar forkompinda dan Pemkab akan membentuk suatu tim investigasi dilapangan, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak pembakaran.

"Nantinya, rekom dari kepolisian ini, apabila ada unsur kesengajaan maka lari ke kriminal. Ini juga harus ada kesepakatan antara kepolisoan, jaksa, BPN dan kita, jika terbukti lahan yang kita berikan ada unsur kesengajaan pembakaran, dan kita nilai pembakaran meluas, maka akan dberikan sanksi. Bisa dalam pembekuan untuk sementara izin lokasi usahanya (SIUP) atau apakah pencabutan," ungkapnya.

Dilanjutkan Iskandar, Pemkab OKI sendiri telah menganggarkan dana dalam antisipasi maupun penanganan karhutla di OKI.