Dedi Sipriyanto, Melihat Sosok Suami Wawako Palembang yang Kini Jadi Anggota DPRD Sumsel
Setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 pada 24 September lalu, Dedi Sipriyanto SKom MM
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 pada 24 September lalu, Dedi Sipriyanto SKom MM siap mengemban amanat masyarakat Sumsel khususnya kota Palembang, dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Sekretaris fraksi PDIP di DPRD Sumsel ini, merupakan suami Wawako Palembang Fitrianti Agustinda (Finda), dimana pada pemilu 2019 lalu memperoleh suara pribadi sebanyak 30.600 an suara dari Dapil Sumsel l Palembang.
Meski belum tahu akan duduk di komisi berapa nantinya di DPRD Sumsel, alumni sarjana ilmu komputer UGM Yogyakarta ini mengaku siap menyerap aspirasi masyarakat Sumsel khususnya kota Palembang.
"Yang penting kita ingin nyerap aspirasi masyarakat, dan semua komisi itu mitra juga, dan kita akan bekerjasama," kata Dedi saat ditemui di DPRD Sumsel.
Pria kelahiran, Lahat 29 Maret 1976 silam ini dari latar belakangnya, selama ini sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terakhir menjabat di Kabid Dinas Kominfo yang membidangi Informasi dan Teknologi (IT), ia ingin melanjutkan perjuangan dalam pengembangan Smart City di Sumsel.
Dimana dengan terlaksananya smart city, maka wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, akan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
"Jadi, kalau keinginan ada disitu, dan saya lihat smart city jika terlaksana, jadi tulang punggung pelayanan maupun jasa. Seharusnya kota metropolitan seperti Palembang ini, perlu penerapan smart city buka slogan atau launcing. Tapi perlu dimanfaatkan pelayanan publik, perizinan, jasa dan industri. Disini kita lihat belum maksimal untuk di Sumsel," tandasnya.
Diungkapkan Dedi, implementasi smart city di Sumsel sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai. Termaauk kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
"Disini tidak ada komitmen dari kepala daerah, dan kedepan akan kita dorong. Kalau soal masalah SDM (Sumber Daya Manusia) bisa kita cari, dan pasti ada," bebernya.
Selain itu, hal yang diperjuangkan masalah infastruktur, kesejahteraan, pendidikan hingga kesehatan bagi masyarakat Sumsel, yang dirasakannya masih perlu didukung oleh pemerintah provinsi.
"Kemudian masih ada juga pemukiman kumuh juga di Palembang, drainase yang belum bagus, dan itu perlu didukung. Mengingat Palembang penduduknya paling banyak diantara daerah di Sumsel," capnya.
Dedi sendiri mengaku motivasi duduk ke kursi DPRD Sumsel, karena ingin Pemprov bersinergi dengan Pemkot Palembang. Sehingga program Pemkot yang ada berjalan lancar.
"Karena nantinya aspirasi masyarakat kota terserap di provinsi. Kalau bisa APBD tidak tumpang tindih," beber Dedi.
Dedi juga menambahkan majunya ke kursi dilembaga legislatif bukanlah tanpa pengorbanan.
Ia rela mengundurkan diri jabatan dan statusnya sebagai ANS sebelum penetapan DCS Pileg 17 April 2019 lalu.
