Berita Banyuasin

5 Komisioner dan Sekretaris KPU Banyuasin Terbukti Langgar Kode Etik

Lima komisioner dan Sekretaris KPU Banyuasin terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

5 Komisioner dan Sekretaris KPU Banyuasin Terbukti Langgar Kode Etik
Sripo/ Mat Bodok
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin, untuk Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (8/5/2019) selesai. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Lima komisioner dan Sekretaris KPU Banyuasin terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Putusan ini berdasarkan putusan DKPP nomor: 90-PKE-DKPP/V/2019, setelah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir atas pengaduan

Nomor: 085-P/L-DKPP/V/2019 dengan pengadu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuasin, tertanggal 7 Mei 2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 90-PKE-DKPP/IV/2019.

Putusan ini dilakukan dalam rapat Pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Promo Paket Perlengkapan Sekolah di Gramedia Atmo, Jadi Rp 285 Ribu dari Harga Normal Rp 566 Ribu

Harjono selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja, masing-masing sebagai anggota.

Keputusan ditetapkan Rabu (10/7/2018). Dimana putusan ini juga bisa diilihat di laman : www.dkpp.go.id.

Lima komisioner KPU Banyuasin yang dinyatakan melanggar kode etik tersebut, Agus Supriyanto (ketua KPU Banyuasin), Bahrialsyah, Siti Holijah, Riki Oktadinata dan Nurul Mubarok selaku anggota KPU Kabupaten Banyuasin.

Serta Saperan selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin.

Sriwijaya FC Vs Persita Tangerang, Kas Hartadi Ungkap Anak Asuhnya Akan Main Tanpa Beban

DKPP memutuskan berdasarkan pokok pengaduan pengadu bahwa dari hasil pengawasan divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tanggal 24 April 2019 lalu, di temukan Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan pokok temuan, adanya isu hilangnya lima kotak suara yang berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan Logistik lainya untuk TPS 09, 10, 11, 12 dan 13 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa.

Keterlambatan Pendistribusian Logistik di Kecamatan Talang Kelapa, Keterlambatan Pemungutan dan Perhitungan suara di Kecamatan Talang Kelapa.

Kemudian kekurangan Logistik (surat suara, berbagai macam formulir) di hampir semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Banyuasin.

Wakil Walikota Palembang Sebut Kebakaran Sungki Kertapati Masuk Kategori Bencana Nasional

Tidak terlaksananya Pemungutan dan penghitungan suara untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin di Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) antara lain Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir.

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Agus Supriyanto selaku ketua, Bahrialsyah, Siti Holijah, Riki Oktadinata, dan Nurul Mubarok, masing-masing selaku anggota KPU Banyuasin, serta Saperan selaku Sekretaris KPU Banyuasin sejak Putusan ini dibacakan," isi putusan DKPP.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan KPU Sumsel untuk melaksanakan putusan tersebut, paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan, dan memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Sementara ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana saat dikonfirmasi mengaku belum mendapat informasi terkait putusan DKPP untuk KPU Banyuasin tersebut, sehingga belum bisa berkomentar banyak.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved