Berita Muara Enim

Pemkab Muara Enim Dapat Surat Peringatan dari Kemendagri Terkait Mutasi Pejabat di Disdukcapil

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat peringatan kepada Bupati Muaraenim

Pemkab Muara Enim Dapat Surat Peringatan dari Kemendagri Terkait Mutasi Pejabat di Disdukcapil
Tribun Sumsel/ Ika Anggraeni
Bupati Muaraenim, Ir H Ahmad Yani saat melantik sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Muaraenim beberapa waktu yang lalu 

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat peringatan kepada Bupati Muaraenim.

Surat ini terkait mutasi pejabat pengawas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Pemkab Muaraenim,

Surat bernomor 820-3469/ Dukcapil tertanggal 9 Mei 2019 itu ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kependudukam dan Catatan Sipil.

Isinya terkait adanya mutasi pegawai yang dilakukan oleh Bupati Muaraenim pada tanggal 3 Mei 2019.

Dasar surat peringatan itu pasal 83A undang-undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Daftar Lengkap Nama 50 Anggota DPRD Palembang Terpilih 2019-2024, Demokrat Raih 9 Kursi

Bahwa memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten kota.

Menindaklanjuti amanat pasal 83 A tersebut pada tanggal 30 November 2015 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian Sesuai dengan pasal 17 dan pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dan Setiap keputusan tidak sah apabila dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Akibat hukumnya adalah keputusan tersebut tidak mengikat sejak keputusan ditetapkan dan segala akibat hukumnya yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Wujudkan Banyuasin Religius, Ternyata Ini yang Dilakukan Bupati Askolani

Halaman
123
Penulis: Ika Anggraeni
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved