Pengadilan Agama dan Pemprov Sumsel MoU Pelayanan Isbat Nikah Terpadu, Segera Catatkan Pernikahan

Banyak pasangan yang sudah menikah namun pernikahannya tidak terdaftar secara hukum.

Penulis: Tiara Anggraini | Editor: Prawira Maulana
TIARA/TRIBUNSUMSEL.COM
Penandatangan Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu, Oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Banyak pasangan yang sudah menikah namun pernikahannya tidak terdaftar secara hukum.

Alhasil banyak anak yang lahir dari pasangan yang tak terdaftar ini jadi disabilitas identitas kependudukan, yang tentunya akan mempersulit kepengurusan administrasi untuk pembuatan akta, daftar sekolah dan sebagainya.

Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan pemerintah provinsi sumatera selatan mendiskusikan dan melakukan penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) pelayanan Itsbat Nikah Terpadu, di Halaman depan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Jl Sudirman. Rabu (27/3/19).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buku nikahnya dan berkas lainya ditebitkan sehingga bisa memudahkan administrasi.

"Itsbat nikah terpadu ini memang sederhana dan sudah ada tapi melalui pembahasan yang sangat rumit sehingga harus benar-benar kita jalankan sesuaindengan apa yangbsidah kita sepakati," ungkap Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya.

"Jangan Itsbat nikah terpadu ini jadi prosesi legalisasi dari yang tida legal, misal tidak pernah terjadi nikah tapi minta isbat, saksi sudah meninggal jadi perlu hati-hati nanti salah guna," tambahnya.

Masih kata Herman Itsbat nikah juga bukan hanya tentang pernikahan tapi juga kepengurusan pendidikan sang anak.

"Dan itsbat nikah ini akan diberlakukan sejak hari ini, jadi untuk masyrakat silahkan usul dama kepala desa dan perangkat sesuai syarat maka langsung akan kita itsbat nikah," tambahnya.

Potensi daerah yang tercatat banyaknya pernikahan yang tidak terdaftar itu sangat banyak bahkan ada satu titik bisa 1000 masyarakat yang perlu diitsbat nikah.

"Untuk biaya itsbat nikah ini gratis, karena ini sudah tanggungan pemerintah provinsi kalau angka anggrannya sesuai kebutuhan saja, yang jelas ada pengajuan dari perangkat setempat," tegasnya.

Sementra itu Endang Ali Ma'sum SH. MH ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengungkapkan harapnya setelah adanya program ini adanya perubahan status dan dipandang sah.

"Mungkin saat itu mau menikah ada hambatan biaya, sehingga terjadi membina rumah tangga belum tercatat status, dan anak yang dilahirkan disabilitas identitas," katanya.

"Harapnya dengan adanya ini pernikaha di itsbatkan terjadi perubahan, dan diapandang sah, bukan hanya syariat tapi oleh hukum negara," tambahnya.

Ia pun menjelaskan meski adanya Itsbat nikah namu syaratbdan kriteria tetap berlaku untuk pengajuan Itsbat Nikah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved