PPPK Solusi Pengangkatan Pegawai Honorer, Apa Bedanya dengan PNS? Ini Syarat dan Prosedurnya

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan menjadi solusi untuk pengangkatan pegawai honorer di Indonesia

PPPK Solusi Pengangkatan Pegawai Honorer, Apa Bedanya dengan PNS? Ini Syarat dan Prosedurnya
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan piagam kepada Presiden Jokowi di Griya Agung, Minggu (25/11/2018). Presiden dianugerahi gelar Raja Balaq Mangku Nagaro yang berarti Raja Agung yang Memegang Kekuasaan Tertinggi Negara 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan menjadi solusi untuk pengangkatan pegawai honorer di Indonesia

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

4 Kasus Pengaturan Skor yang Terjadi di Indonesia, Ada Yang Ditangkap Namun Tak Ditahan

Para Penggiat Sepakbola Ini Ngaku Pernah Ditawari Pengaturan Skor, Puluhan Hingga Ratusan Juta

"Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018).

Moeldoko mengatakan, para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem.

Sebab, seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," kata Moeldoko.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial.

Pemerintah Beli 150 Ribu Ton Karet Sumsel, Petani Harus Punya Rekening dan Ini Syarat Lainnya

Ini Kumpulan Surat dari 4 Bocah untuk Presiden Jokowi, Ada yang Minta Keadilan Bapaknya Meninggal

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun,

Dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

Skema Penyelesaian Masalah Honorer Yanuar menambahkan, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

Hanya saja, PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS.

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved