Warga Muba Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Dodi, 3.646 KK di Muba Bernafas Lega

Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba diberikan ke 128 KK dan diterima oleh Kelompok Mawi cs,

Pemberian izin usaha pemanfaatan kemasyarakatan kepada gapoktan meranti warna makmur seluas 513 hektare di Desa Lubuk Bintialo diberikan ke 35 KK dan diterima kelompok Nur Rohim Cs

Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat kepada kelompok tani mandiri karya sejahtera seluas 3.556 hektar diberikan ke 380 KK diterima ketua kelompoknya Rusliadi.

Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KulinKK) antara gabungan kelompok tani hutan (gapoktanhut) berkah hijau lestari dengan UPTD KPH wilayah II Lalan Mendis seluas 3.539.64 hektar diberikan kepada 879 KK diterima oleh ketua kelompoknya Muhammad Faruq.

Pengakuan dan Perlindungan KemitrAan Kehutanan (Kulin KK) antara Gapoktanhut Gelam Hijau Lestari dengan UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Desa Sukadamai Tungkal Jaya di lahan seluas 4.698 hektare diberikan kepada 375 KK diterima oleh ketua kelompoknya Darsono.

Kemudian, Pengakuan dan Perlindungan KemitrAan Kehutanan (Kulin KK) antara KUD Sari Usaha dengan UPTD KPH wilayah II Lalan Mendis Desa Karang Sari Kecamatan Lalan di lahan seluas 9.135.50 hektar diberikan kepada 1.778 KK dan diterima oleh Kusnadiono

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu Kepada koperasi unit desa tunggal karya sehati di lahan seluas 4.992 hektare diberikan ke 71 KK diterima H Yusman di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko.

"Semoga pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini berdampak positif bagi masyarakat Muba dan meminimalisir persoalan konflik teritorial di Kabupaten Muba," jelas Dodi.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sebanyak 2,2 juta hektar perhutanan sosial sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat.

"Target kita 12,7 juta hektar. Tapi sekarang baru mencapai 2,2 juta hektar. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. Akhir 2019 kami berharap hisa mencapai 3,5 juta hektar," ucapnya.

Terkait perhutanan sosial, dijelaskan, bahwa sudah memiliki kajian bagi hutan tersebut sebelum dijadikan hutan sosial.

Diantaranya mengetahui lokasi di lapangan dimana dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, atau pun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi.

"Tim di lapangan ataupun Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah tentunya sudah mengetahui dan mengerti kawasan hutan mana yang tidak ada tanamannya,

vegetasi alam dan memang kawasannya bukan konservasi jadi misalnya hutan produksi dan hutan-hutan tanaman tidak diolah. Kawasan hutan yang dinilai bisa dijadikan hutan sosial maka itulah yang diusulkan ke Presiden untuk diberikan akses kelola kawasan hutan ke masyarakat," tandasnya.

Pada kesempatan penyerahan langsung yang menghadiri kegiatan penyerahan Keputusan tentang akses hutan sosial oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut dihadiri Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

Wakil Bupati Muba Beni Hernedi berpesan, supaya warga bisa memanfaatkan akses hutan sosial dengan baik dan diharapakan warga pengelola kesejahteran lebih sejahtera

“ Semoga akses hutan sosial ini memberikan kontribusi positif kepada warga Muba selain itu diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik teritorial di daerah Musi Banyuasin," pungkasnya.