TRIBUNSUMSEL.COM - Persoalan konflik teritorial di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mulai menemukan titik terang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah komando Presiden RI Joko Widodo.

Mulai mengoptimalkan pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial.

Hal ini terjawab ketika Presiden RI Joko Widodo menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 hektare bagi 10.500 kk dari 10 kabupaten/kota di Sumsel yang didalamnya juga termasuk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu (25/11/2018) di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu Palembang.

Tercatat, ada ribuan hektar pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial yang diberikan kepada warga Musi Banyuasin.

Dan tersebar di beberapa Desa-Desa dalam kecamatan kabupaten Musi Banyuasin, yang berdampak kepada 3.646 KK

"Alhamdulillah, kini kami dapat bernafas lega. Berkat Presiden Jokowi dan Pak Bupati Dodi Reza Alex dan seluruh jajaranya, kini kami tidak was-was lagi untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di daerah kami," ungkap Ruslidi.

Ruslidi salah satu perwakilan penerima Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan.

Lanjutnya, pada kesempatan ini pihaknya mendapatkan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Kepada Kelompok Tani Mandiri Karya Sejahtera

Pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan di lahan seluas 3.556 hektare yang dikelola oleh 388 KK.