Program Prorakyat di Prabumulih Terpaksa Dihapus Karena Alasan Ini

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Wacana Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap MSi yang akan menaikkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai yang diisukan mencapai 100 persen,

terus menjadi polemik dan perhatian tokoh, anggota dewan dan lembaga.

Salah satunya mendapat tanggapan serius Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Penyelamat Aset Daerah (LP3AD) Kota Prabumulih, Mulwadi.

Baca: Usai Lucinta Luna, Mike Lewis Kepergok Mesra dengan Wanita Ini, Videonya Heboh!

Mulwadi mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana kenaikan tunjangan apalagi untuk kesejahteraan para pegawai.

"Namun terkait rencana itu tidak tepat waktunya disebabkan saat ini anggaran pendapatan belanja daerah sedang mengalami defisit.

Selain itu saat ini banyak program pro rakyat yang tujuannya juga mensejahterakan rakyat ditiadakan," ungkapnya.

Baca: Masih Demam Arak-arakan, Hamka Hamzah Posting Ini di Instagram

Pria akrab disapa Kemong ini menuturkan, semestinya wacana itu harus bisa mensejahterakan rakyat juga,

jangan hanya mementingkan pegawai tapi rakyat malah terlupakan.

"Pegawai dipedulikan atau disejahterakan tentu juga rakyat harus diutamakan.

Sekarang ini banyak program pro rakyat dipangkas malah mau naikkan tunjangan, belum tepatlah," katanya.

Baca: Imut Sejak Kecil, Siapa Sangka Sosok Cilik Ini Sekarang Jadi Aktor Ternama,Tebak Siapa Dia?

Kemong menuturkan, selain itu saat ini hutang pemkot Prabumulih ke pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan pembangunan tahun lalu banyak belum terbayarkan.

"Kami berharap jangan menghembuskan angin segar dulu tapi lihat dulu anggaran apakah memadai atau tidak, nanti pegawai sudah senang malah tidak ada anggaran kan kasian mereka

, jika sudah pasti baru angin segar disampaikan, nanti pegawai kecewa," tuturnya seraya mengatakan pihaknya setuju untuk kesejahteraan pegawai asal keuangan pemerintah daerah tidak bermasalah.

Sementara diberitakan sebelumnya, Para tokoh masyarakat dan dewan menilai wacana Pjs menaikan tunjangan tersebut memang bagus namun tidak dalam waktu yang tepat.

Baca: Market Halal Berkembang, Tempat Makan di Palembang Ini Sediakan Chinese Food Halal

Disebabkan saat ini Pemerintah kota Prabumulih mengalami defisit anggaran dan hutang ke pihak ketiga masih sangat tinggi yang menyebabkan banyak program pro rakyat harus ditiadakan.

"Kami rasa itu wacana bagus namun waktunya belum tepat, dari akhir tahun lalu Prabumulih dikabarkan defisit dan menyebabkan banyak program pro rakyat termasuk bagi sarana usaha,

pembangunan jalan dan lainnya dipangkas kok malah mau mengalihkan anggaran untuk itu, kami rasa belum tepat," ungkap Mukhlisin, satu diantara tokoh masyarakat Prabumulih ketika dibincangi, Kamis (8/3/2018).

Baca: Alami Kecelakaan, Kartika Putri Alami Hal ini

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengungkapkan, dirinya setuju dan mendukung terkait wacana tersebut namun sepanjang keuangan daerah memungkinkan untuk hal itu.

"Terkait wacana itu kita setuju-setuju saja sejauh keuangan daerah memungkinkan, apalagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai," ujarnya.

Namun Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, sejauh ini belum ada koordinasi baik dari Pejabat Sementara walikota maupun dari Sekretaris Daerah sekalu Ketua TAPD Pemkot Prabumulih.

"Yang pastinya terkait gaji pegawai dan lain-lain itu kan sudah disahkan namun ada pembahasan jika memang ada usulan, tentu harus melihat keuangan daerah," bebernya.

Baca: Astaga ! Beredar Video Goyangan Seronok Dewi Perssik yang Tuai Kecaman Netizen

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Prabumulih yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Feri Alwi SH.

Menurut Feri, dirinya juga setuju dengan wacana tersebut namun masalah anggaran menjadi masalah apalagi tahun ini Pemerintah kota Prabumulih fokus untuk menyelesaikan hutang ke pihak ketiga.

"Setuju namun jangan sampai untuk menaikan tunjangan pegawai itu justru kita menunda pembayaran hutang ke pihak ketiga,

Baca: Pesbuker Tayang Jam 2 Dini Hari, Ayu Ting Ting & Raffi Ahmad Makin Mesra, Ungkap Fakta Mengejutkan

pastinya kita setuju dengan wacana tersebut mengingat beban kerja PNS yang kian meningkat tentu harus diimbangi dengan tunjangan yang meningkat juga agar mampu lebih memacu semangat kerja PNS tersebut," ujarnya.

Feri mengatakan, wacana itu bisa saja dilaksanakan jika pihak pemkot punya solusinya yang mungkin salah satunya dengan menggeser anggaran-anggaran yang dirasa belum begitu mendesak atau belum prioritas.

"Tentu kita siap mengawal wacana itu, asalkan anggaran yang digeser itu memang dianggap belum prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan," tambahnya.

Baca: Ngaji Setiap Pagi, Siswa SMPN 10 Palembang Khatam Al-Quran Lebih Cepat