Presiden RI Ke 6 SBY Difitnah, Ini Langkah Demokrat Palembang
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat kota Palembang, mendukung dan mensuport sikap yang diambil DPP
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Melisa Wulandari
lihat foto
Baca: Siapa Sangka, Bocah Gendut ini Sekarang jadi Pengusaha Sukses dan Nikahi Aktris Ternama
"Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar," kata Firman.
Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.
Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.
Baca: Pengepul Jagung di Desa Karang Endah Baturaja Ditusuk, Diduga Disebabkan Oleh Hal Ini
"Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas," kata Firman.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai SBY tak berkaitan sama sekali dengan korupsi e-KTP.
"Itu politis itu, itu fitnah," kata Syarief saat dihubungi, Kamis (25/1/2018).
Baca: Lolos Grand Final, Peserta Kecantikan Buat Pengakuan Mengejutkan Bikin Juri Menyesal,Ternyata Dia
Ia menambahkan tak ada hubungannya Partai Demokrat dan SBY dengan korupsi e-KTP. Syarief menilai proyek e-KTP dengan korupsinya merupakan hal yang berbeda.
Karena itu Syarief memastikan bahwa SBY tak mengetahui korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.
"Itu substansinya program pemerintah. Nah sama kaya bikin jalan, yang bikin jalan kan program pemerintah, tapi kalau yang bikin jalan itu korupsi enggak ada hubungannya kan," lanjut dia.
Baca: Pengin Bergabung Girls Squad? Nia Ramadhani Beberkan Syarat Cukup Lakukan ini
