Pilkada Serentak 2018, Ini Sikap Dewan Pers

Yosep menuturkan dari pengalaman beberapa pilkada sebelumnya, pihaknya selalu mendapat pengaduan terkait adanya calon yang dirugikan dari pemberitaan media, karena mendukung calon yang lain.

Baca: Produksi Minyak Kelapa Sawit di Indonesia Meningkat 18 Persen, Ini PR Sumsel yang Harus Dibenahi

"Memang kalau wartawan belum ada pelaporan, kalau medianya sudah dihukum sesuai undang-undang pers, dan kita mewajibkan mereka meminta maaf, dan hak jawab pada khususnya. Termasuk Pilkada DKI dimana semua pasangan melaporkan juga," capnya.

Ditambahkannya, Yosep pihaknya bisa saja membatalkan kartu kompetensi wartawan dimedia tersebut, jika nantinya melakukan pelanggaran.

Baca: Hati-Hati Arisan Online, Wanita di Palembang Ini Harus Kehilangan Uang Jutaan Rupiah!

"Kalau ditutup tidak bisa, tapi sanksi kepada paslon oleh KPu dan Bawaslu, karena mereka menggunakan media untuk melakukan karakter kriminalisasi terhadap lawan politik. Tapi kalau dewan pers, bisa dengan melakukan pembatalan kartu kompentensinya," tegas Yosep

Ditempat yang sama Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi menyatakan, soal black campaign di media sosial, atau on line yang berbadan hukum akan ditindak.

Baca: Bukan Sembarang Orang, Inilah Kehebatan Julianto Tio! Veronica Tan Saja Bisa Takluk

"Kita akan tindak media yang berbadan hukum kalau salah , sebentar lagi Bawaslu kerjasama dengan kominfo, Polri crime siber yang hari ini penandatanganan MoU, kita akan merekomendasikan untuk ditutup.

Pengawasan media on line nanti, Bawaslu kerjasama PWI dan kominfo melakukan hal yang sama untuk pencegahan, jika melakukan hal yang sama dan pelanggaran rekomendasi kita tutup," pungkas Junaidi.

Baca:

Desain Gadis Tuna Grahita Asal Pekalongan Bikin Heboh, Ivan Gunawan Akhirnya Lakukan ini

Perkuat Paket TeamPLAN, Telkomsel Bersama BlackBerry Lindungan ‘Satpam Digital’

Nina Zatulini Pernah Tak Tepati Janji Berhijab, Hingga Hal Ini Terjadi Pada Anaknya