Persoalan Difteri Menyangkut Keamanan Nasional, Menteri Wiranto Pun Resah, Ini Imbasnya Bagi Negara

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA --- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait munculnya penyakit difteri yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai kejadian luar biasa ( KLB).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri dan lembaga terkait.

Wiranto menuturkan bahwa persoalan penyakit difteri tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga menyangkut aspek keimigrasian dan keamanan.

"Ini bukan hanya masalah kesehatan saja ya, tapi menyangkut yang lebih luas lagi. KLB dari difteri cukup meresahkan," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Menurut Wiranto, pihak Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menangani persoalan difteri.

Langkah pencegahan dan penanganan tengah dilakukan untuk menghindari reaksi dari negara-negara tetangga yang melarang warga negaranya masuk wilayah Indonesia.

"Kalau kita tidak atasi akan menyangkut satu permasalahan yang lebih luas lagi. Misalnya terjadi reaksi yang cukup keras dari luar negeri adanya wabah penyakit di sini sehingga melarang warga negaranya masuk dan sebagainya," tutur Wiranto.

Selain itu, lanjut Wiranto, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing, terutama negara-negara yang sudah terkena dampak difteri, yakni India, Myanmar dan Banglades.

Pemerintah akan memastikan apakah warga negara yang masuk sudah divasinasi anti difteri di negara asalnya.

"Perlu ada satu aturan bagaimana mengetatkan masuknya warga negara itu. Jangan-jangan mereka belum ada vaksinasi, sehingga nanti bisa menjadi sumber penyakit di sini. Itukan masalah imigrasi dan keamanan, berarti masalah polhukam lagi," kata Wiranto

"Nah ini semua tetap dilakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait termasuk Menteri Koordinator di bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) misalnya, nanti kita koordinasi. Jadi enggak ada masalah kok," ucap mantan Panglima ABRI itu.

Secara terpisah Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, TNI dan Polri dalam menyalurkan vaksin anti difteri serum (ADS) ke sejumlah daerah.

ADS merupakan obat atau antibodi yang paling efektif pada pasien yang positif difteri. Nila memastikan ketersediaan ADS yang berasal dari Biofarma tercukupi.

Namun, Kemenkes mengalami kendala dalam pendistribusiannya.

"Jadi kami meminta bantuan dan kerja sama dengan TNI, Polri, juga Kemendagri. Karena ini persoalan di daerah-daerah di mana Pemda juga harus terlibat," ujar Nila saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).