Plafon Gedung Kantor Walikota Prabumulih Kembali Ambruk
Bagian plafon yang ambrol terlihat seperti terkena tetesan air yang merembes sehingga membuat plafon yang terbuat dari gypsum hancur.
Penulis: Edison |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pengerjaan perbaikan plafon di gedung kantor Walikota Prabumulih di Jalan Jendral Sudirman tepatnya samping Gedung DPRD Kota Prabumulih, sepertinya asal-asalan. Pasalnya, jika sebelumnya plafon di lantai satu gedung terebut ambruk dan telah diperbaiki, kini giliran plafon di kantor PD Petro Prabu yang berada lantai tiga gedung tersebut ambruk.
Pantauan Tribun pada bagian plafon yang ambrol terlihat seperti terkena tetesan air yang merembes sehingga membuat plafon yang terbuat dari gypsum hancur. Kondisi itu selain membuat pemandangan kantor jelek, juga dikeluhkan para karyawan PD Petro Prabumulih.
Hal itu disebabkan para karyawan khawatir akan tertimpa plafon ketika tengah asik bekerja.
Satu diantara karyawan PD Petro Prabu yang enggan menyebutkan namanya, ketika dikofirmasi mengatakan, ambrolnya plafon tersebut bukan yang pertama kali terjadi.
"Dulu sebelum HUT Prabumulih plafon di lantai bawah yang ambruk, sekarang giliran plafon di lantai atas kantor PD Petro Prabu," ungkap sumber itu.
Sumber itu mengatakan, perbaikan plafon yang rusak bukan menjadi tanggungjawab perusahaan tempatnya bekerja namun pihak bagian umum pemkot Prabumulih. "Kalau dulu tukang perbaikan disuruh bagian umum pemkot Prabumulih," bebernya.
Menanggapi kerusakan plafon di kantor walikota Prabumulih samping gedung DPRD itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat daerah (Setda) Prabumulih, A Mudin SSos menurutkan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari instansi terkait yang menempati gedung tersebut.
"Gedung itukan ada yang menempati, jadi kalau ada kerusakan mereka semestinya memberitahukan kepada kami. Sejauh ini, kami belum menerima laporan baik lisan maupun tertulis," bebernya.
Mudin mengatakan, perawatan sejumlah asset milik pemkot prabumulih termasuk gedung kantor walikota merupakan tanggungjawab pihaknya, namun hanya perbaikan bukan membangun.
"Perbaikan kami lakukan sifatnya perawatan, jadi kalau kerusakannya kecil atau sedikit itu kami yang perbaiki. Kalau sudah parah atau bangun baru maka akan menjadi kewenangan dinas pekerjaan umum," ungkapnya.
