Kegaduhah Politik Akankah Berlanjut pada 2016?

TRIBUNSUMSEL.COM-Dinamika politik di Indonesia dipenuhi berbagai kegaduhan sepanjang tahun 2015.

Diprediksi, kegaduhan-kegaduhan tersebut akan berlanjut bahkan mencapai puncaknya pada 2016 mendatang.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dua peristiwa besar yang terjadi di awal dan akhir 2015 setidaknya sudah bisa menjadi indikator kegaduhan di tahun tersebut.

Tahun 2015 dibuka oleh episode Polri versus KPK. Peristiwa ini tak terlepas dari langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Namun, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka.

Setelah itu, dua komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus yang berbeda.

Akhirnya, Presiden Jokowi menonaktifkan Abraham dan Bambang serta mengangkat Plt pimpinan KPK.

Jokowi juga batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Tahun 2015 juga ditutup dengan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Novanto dibantu pengusaha minyak Riza Chalid diduga meminta 20 persen saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Novanto akhirnya mundur di detik-detik terakhir, saat sudah dinyatakan bersalah oleh 15 dari 17 hakim Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Semua kegaduhan itu menjadi bagian tak terpisah dari proses konsolidasi pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2015).

Selain faktor kegaduhan akibat ulah sejumlah figur atau tokoh, kata dia, tahun ini pun sarat masalah atau tantangan.

Ketidakpastian global menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan. Posisi rupiah pun mengalami tekanan di hadapan sejumlah valuta utama dunia.

Terhitung sejak awal 2015 hingga pekan kedua September, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah mencapai 15,87 persen.