RPJMD Belum Tuntas, Anggota DPRD Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur Terancam Tidak Gajian

Apabila RPJMD Sumsel tidak terselesaikan pertengahan Maret ini, maka akan ada penundaan gaji selama 3 bulan.

RPJMD Belum Tuntas, Anggota DPRD Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur Terancam Tidak Gajian
TRIBUNSUMSEL/ ARIEF B ROHEKAN
Anita Noeringhati 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Belum adanya titik temu antara Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 akan berdampak pada penerimaan hak keuangan anggota DPRD Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bila tidak terselesaikan pertengahan Maret ini, maka akan ada penundaan gaji selama 3 bulan.

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, kepada wartawan, Rabu (13/3/2019).

"Kami tidak ada keinginan sedikitpun untuk menutupi RPJMD ini, tapi sesuai Peraturan Menteri, RPJMD itu harus berkaitan dengan RPJPD termasuk didalamnya RPJMD 2018 lalu."

"Tidak serta merta langsung ditutup dan menggantinya dengan RPJMD yang baru. Kalau tidak mengikuti RPJMD 2018 artinya kepemimpinan yang baru ini tidak melakukan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Anita.

Langgar Batas Waktu, Kapolres OKU TImur Bubarkan Hiburan Orgen Tunggal dan Sita Peralatannya

Jadi Duda Muzdalifah dan Ditolak Zaskia Gotik, Ini Deretan Wanita yang Pernah Dekat dengan Nassar

Dikatakan Anita, dalam rapat pimpinan pihaknya sudah menyampaikan laporan pansus yang berlangsung dari tanggal 26 Februari hingga 1 Maret kemarin dan memang belum sinkron dengan Bappeda.

"Bagaimana mau ada progres kalau Bappeda juga belum melaporkan hasil rapat, karena Bappeda akan mengkonsultasikan TAPD ke Mendagri. Kami juga sudah mencari tahu ke Bappenas bahwa memang benar harus ada keterkaitan antara dokumen renja harus sama dengan renstra,"

"Begitu juga dengan RPJMD 2018 ini masih berkesinambungan dan berlaku untuk tahun berikutnya. Kalau tidak bagaimana pembangunan akan berkelanjutan," tegas Politisi Golkar ini.

Profil Lengkap Gede Widiade, eks Bos Persija yang Dikabarkan Menjadi Investor Bagi Sriwijaya FC

KPU Banyuasin Gunakan 26 Tenaga Ahli Lipat Surat Suara dari Surabaya

Semestinya, kata Anita, Pemprov harus tahu aturan mengenai penyusunan RPJMD itu. Semua penyusunan dokumen harus sesuai dengan aturan hukum yang mendasari.

"Kami ini kan lembaga politik, seharusnya pemda yang lebih tahu aturan hukumnya. Karena lembaga kami (baca:DPRD Sumsel) ini cuma menyetujui RPJMD tanpa mengakomodir apa yang diinginkan OPD tapi sesuai aspirasi. Kita ingin kepemimpinan Gubernur yang legitimate, siapapun Gubernurnya," tutupnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved