Kronologis Lengkap dan Pembagian Hasil Korupsi Berjamaah Melibatkan 41 Anggota DPRD Malang
Nilai pembagiannya bervariasi. Pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, dan ketua badan perlengkapan dewan mendapatkan pembagian yang lebih
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, MALANG— Kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 menyita perhatian rakyat Indonesia. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada Rabu, 9 Agustus 2017.
Dua hari berselang, yakni pada Jumat, 11 Agustus 2017, KPK menetapkan tersangka terhadap M Arief Wicaksono. Arief yang saat itu merupakan ketua DPRD Kota Malang disangka menerima suap Rp 700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono.
Suap tersebut terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.
Selain itu, Arief juga disangka menerima uang dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman senilai Rp 250 juta terkait penganggaran kembali proyek jembatan Kedung Kandang dalam APBD tahun anggaran 2016 pada 2015.
Baca: Skuat Sriwijaya FC Didera Badai Cedera Teja Paku Alam dan Dzhalilov Terancam Absen Lawan Persipura
Baca: Zelo Alkantara Bocah yang Tenggelam di Sungai Rawas Muratara Ditemukan Tak Bernyawa
Baca: Tim Kota Tanpa Kumuh Benahi Kawasan Kumuh di Pagaralam, Bantuan Dana 1 Kelurahan Capai Rp 2 Miliar
Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears (tahun jamak) mulai 2016 hingga 2018.
Saat itu, baik Arief ataupun Jarot dan Hendarwan ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap.
Arief ditetapkan tersangka dalam dua kasus sekaligus. Kasus suap pembahasan APBD-P terus berkembang. Dalam pemeriksaan, Arief mengatakan bahwa uang senilai Rp 700 juta yang diterimanya itu sebagian dibagikan kepada seluruh anggota Dewan.
Nilai pembagiannya bervariasi. Pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, dan ketua badan perlengkapan dewan mendapatkan pembagian yang lebih daripada anggota Dewan yang tidak memangku jabatan ketua.
Mereka ada yang mendapatkan pembagian bervariasi sebesar Rp 12,5 juta, Rp 15 juta, hingga Rp 17,5 juta.
Baca: Begini Jawaban Menohok Sule soal Perselingkuhannya dengan Seorang Pramugari
Baca: Dikejar Korbannya Hingga ke Gang Sempit, Penjambret di Kertapati ini Tinggalkan Motornya
Baca: Leni Menangis di Polresta Palembang, Laporkan Tetangga di Dusun Telah Rudakpaksa Anaknya
Pada Rabu, 21 Maret 2018, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Moch Anton selaku Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang.
Anton yang saat itu merupakan calon wali kota petahana disangka turut memberikan suap kepada anggota Dewan.
Sementara 18 anggota Dewan itu disangka ikut menerima uang suap. Mereka adalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, dan Mohan Katelu. Selain itu, juga ada Slamet, M Zaenuddin, Wiwik Hendri Astuti,
Heri Puji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiharti, Sukarno, dan Yaqud Ananda Gudban. Saat itu, Anton dan Yaqud Ananda Gudban menjadi sorotan karena merupakan calon wali kota Malang dalam Pilkada Serentak 2018.
Tidak berhenti di situ. KPK kembali menemukan fakta baru dalam kasus itu. Bahkan dalam fakta persidangan dari 18 anggota Dewan tersebut muncul kasus baru, yakni gratifikasi dalam APBD 2015 senilai Rp 5,8 miliar dan pengadaan lahan sampah TPA Supit Urang senilai Rp 300 juta.
Baca: Sopir Pribadi Sembunyikan Uang Curian di Celana Dalam, Ia Baru Mengaku Setelah Polisi Lakukan Ini
Baca: CPNS 2018-Sebelum Tes, Yuk Ikut Simulasi Tes CPNS 2018, Klik di Sini
Baca: Restoran Magal Korean BBQ House Buka Cabang di Palembang, Bebakaran Daging Sapi Impor Berkualitas
Penyidik KPK kembali turun ke Kota Malang untuk melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan. Puncaknya pada Senin, 3 September 2018 ketika KPK menetapkan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang.
