Kontroversi Bupati Bireun Aceh, Keluarkan Larangan Wanita & Lelaki Non Muhrim Tak Boleh Satu Meja

Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, kembali mengeluarkan ketentuan kontroversial.

Kontroversi Bupati Bireun Aceh, Keluarkan Larangan Wanita & Lelaki Non Muhrim Tak Boleh Satu Meja
AFP/GETTY IMAGES
Seorang perempuan duduk bersama seorang pria di sebuah restoran di Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Hal seperti ini dilarang di Kabupaten Bireuen, Aceh, kecuali jika mereka suami-istri atau keluarga. 

Ketentuan-ketentuan baru itu bertajuk 'standarisasi warung kopi/cafe dan restoran sesuai syariat Islam' yang disahkan oleh Bupati Bireuen, Saifannur, pada Kamis (30/8).

Perempuan dan pria diperbolehkan duduk satu meja di warung kopi atau restoran jika mereka muhrim (suami-isteri atau saudara sedarah). Perempuan juga bisa dilayani di atas pukul 21.00 jika ditemani suami atau anggota keluarganya.

Kebijakan tersebut segera menjadi pembicaraan dan ditentang sejumlah kalangan masyarakat, yang menganggap bupati Bireun sudah terlalu berlebihan membuat aturan tentang syariat.

Murni, aktivis perempuan dari lembaga GASAK, misalnya, menilai kebijakan bupati Bireun tersebut membatasi ruang lingkup pekerja perempuan.

"Pemerintah jangan asal mengeluarkan kebijakan. Bagaimana dengan kami yang misalnya punya tamu dari luar dan memang harus ketemu di warung kopi atau kafe," kata, Murni kepada wartawan di Aceh, Hidayatullah, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (5/9).

acehHak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionMelalui kebijakan bertajuk 'standarisasi warung kopi/cafe dan restoran sesuai syariat Islam', Bupati Bireuen, melarang pelayan restoran melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00 kecuali yang bersangkutan ditemani suami atau anggota keluarganya.

Menurut Murni, hampir seluruh ketentuan baru dikeluarkan bupati ini tidak masuk akal, karena diskriminatif terhadap kaum perempuan, padahal mereka juga banyak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Untuk tidak melayani perempuan setelah pukul 21.00 WIB, dan mengharamkan perempuan duduk satu meja dengan laki-laki, itu tidak masuk akal. (Kalau masalahnya zinah) Memangnya perempuan saja yang berbuat dosa (sehingga dibatasi hanya sampai jam 21.00)? Lalu, sesama laki-laki juga bisa bermaksiat, kali," cetusnya.

Hal lain, dia menambahkan, haram atau halal merupakan kewenangan lembaga ulama yang punya otoritas fatwa, bukan dari bupati.

Pendapat senada diutarakan salah seorang pengusaha, Syarifah Reynisa.

Dia mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di luar, seperti warung kopi atau kafe, untuk rapat dengan rekanannya. Larangan pemerintah dinilainya membatasi kaum hawa untuk berkembang.

Halaman
123
Tags
Aceh
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved