Hakordia 2025, Pemkot Prabumulih Minta Seluruh Pejabat Jadi Teladan dan Anti Korupsi

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih H Arlan menegaskan tidak ada ruang bagi tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme di Kota Prabumulih dan pejabat harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat.

Hal ini diungkapkan Arlan dihadapan pejabat di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih yang menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025.

Sosialisasi yang mengusung tema nasional 'Satukan Aksi Basmi Korupsi' tersebut digelar di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih pada Selasa (9/12/2025).

"Tidak ada ruang bagi tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme di Kota Prabumulih. Kita harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat, bahwa integritas adalah nilai yang tidak dapat ditawar," ungkapnya.

Arlan mengungkapkan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral, budaya dan masa depan bangsa.

Korupsi juga mempunyai dampak yang sangat luas, menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan sosial. 

"Karena itu, pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita bersama," katanya.

Untuk itu orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi untuk memberantas korupsi.

"Saya berharap semua yang mengikuti sosialisasi ini jangan hanya ikut-ikut saja tapi benar-benar memahami sehingga bisa terhindar dari korupsi," katanya.

Baca juga: Bendara PMI Muara Enim Jadi Tersangka Korupsi BPPD, Rugikan Negara Rp 477 Juta

Baca juga: Supriyono, Kabid di Dinas PMD dan P3A Muratara Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan APAR di Muratara

Sementara itu, Plt Inspektur Kota Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH menuturkan bahwa sosialisasi antikorupsi ini merupakan langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi, terutama di lingkungan Pemkot Prabumulih.

Sapta mengatakan kegiatan itu sejalan dengan visi-misi Walikota H Arlan dan Wakil Walikota Franky Nasril dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan bebas korupsi.

"Tentu pembinaan dan pengawasan harus terus dilakukan secara berkala. Kedisiplinan OPD dalam penggunaan anggaran saat ini berada di angka 85–95 persen. Masih ada kelemahan, tetapi Inspektorat berkomitmen membenahi agar semuanya menjadi kekuatan," ujarnya.

Sapta mengungkapkan bahwa penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Prabumulih tahun 2025 menunjukkan tren positif.

Dimana, pada awal Desember 2025, Prabumulih berhasil meraih peringkat 9 di Sumsel dengan nilai 73, naik dari posisi sebelumnya yakni peringkat 18.

"Untuk 2026 target kami menjadi peringkat pertama," katanya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com