Duduk Perkara Mantan Calon Bupati Muara Enim Laporkan Pasangannya di Pilkada 2024, Merasa Tertipu

TRIBUNSUMSEL.COM -- Mantan calon bupati Muara Enim berinisial BR melaporkan pasangannya di Pilkada 2024 silam yakni RH.

BR merasa mantan calon wakil bupati tersebut sudah melakukan penipuan hingga total kerugian Rp 850 juta.

Dikatakan BR, kasus bermula pada 13 Juli 2024 ketika ia bertemu RH di sebuah hotel di Palembang. 

Dalam pertemuan itu, RH menawarkan 'jalur rekomendasi' dari salah satu parpol untuk memuluskan pencalonan BR di Pilkada 2024-2029.

Empat hari berselang, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2024, BR bersama keluarga berangkat ke Jakarta. 

Malam itu, RH meminta dana Rp 300 juta dengan dalih sebagai syarat agar rekomendasi dari partai keluar. 

Dana sebesar Rp 300 juta itu dipinjam BR dari seorang rekannya lalu ditransfer ke rekening RH.

Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada Habib SB yang merupakan putra Habib LY di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta.

Setelah pertemuan itu, tak lama berselang, BR menerima sepucuk surat tertanggal 19 Juli 2024 yang merupakan surat dari Habib LY ke pimpinan partai agar memberikan rekomendasi ke BR sebagai bakal calon bupati. 

Namun tidak pernah ada jawaban rekomendasi dari petinggi parpol.

Tidak sampai di situ saja, pada 26 Juli 2024, RH semakin gencar menlacarkan aksinya dan bahkan berjanji akan menanggung biaya pencalonan sebesar Rp 50 miliar dan keduanya berpasangan.

"Karena katanya ada donatur yang siap memberikan modal Rp 50 miliar, tapi untuk mencairkan Rp 50 miliar itu kata RH harus menyimpan dana Rp 500 juta," ungkap BR ketika diwawancarai di rumahnya, Senin (8/9/2025).

Ia menuturkan dirinya bersama keluarga yang mendengar janji itu lalu menghubungi temannya di Palembang untuk meminjam Rp 500 juta dan akan dibayarkan keesokan harinya.

"Kata RH cuma sehari langsung cair, makanya saya menyampaikan teman saya besoknya akan dikembalikan Rp 800 juta, tapi setelah besoknya tidak ada pencairan Rp 50 miliar," tuturnya.

Selain total Rp 800 juta itu, BR mengaku RH juga terus meminta uang cukup banyak untuk biaya administrasi, biaya konsultan strategi pencalonan, kampanye hingga pengurusan SK.