Jawaban Nasib Para Honorer di PALI, BKPSDM Usulkan 1.086 Formasi PPPK Paruh Waktu

- Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus - 15 September 2025

- Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus - 20 September 2025

- Penetapan NI PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus - 30 September 2025

"Dengan jadwal ini, para honorer di PALI bisa menyiapkan diri, sembari menunggu informasi selanjutnya," tutupnya.

Baca juga: Tak Ada Kendala, Pemkot Lubuklinggau Cari Skema Gaji Terbaik Bagi Honorer yang Jadi PPPK Paruh Waktu

Baca juga: Tak Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu, Honorer Non Database di Musi Rawas Bakal Diajak Temui KemenPANRB

Opsi Lain: Skema Outsourcing

Sementara itu, Bupati PALI Asgianto menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga tengah menyiapkan alternatif bagi tenaga honorer non-database.

Pemerintah Kabupaten PALI berencana membuka peluang kerja melalui skema outsourcing untuk tenaga kebersihan, keamanan, dan sopir. 

"Skema yang direncanakan ini bisa menjadi dermaga agar mereka tetap berkarya di Bumi Serepat Serasan,” ungkap Asgianto.

Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. 

“Kalau keputusan ada di tangan saya, tentu mereka akan saya pertahankan. Mereka adalah bagian dari denyut nadi pelayanan di PALI. Tapi ini kewenangan pusat, kita hanya menjalankan,” tegasnya.

Harapan Baru bagi Honorer

Dengan adanya usulan 1.086 formasi PPPK paruh waktu ini, harapan baru terbuka bagi para tenaga honorer di PALI. 

Bagi yang sudah masuk database, peluang untuk segera diangkat semakin dekat. 

Sementara itu, untuk honorer non-database, baik melalui kuota paruh waktu maupun rencana outsourcing, pintu kerja tetap dijanjikan tidak akan tertutup.

Kini, mata ribuan honorer di Kabupaten PALI tertuju pada keputusan pemerintah pusat. 

Jika semua berjalan sesuai rencana, awal 2026 bisa menjadi momentum bersejarah: saat honorer PALI benar-benar mendapat kepastian masa depan. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com