OTT KPK di Muara Enim
Plt Bupati Muara Enim, Sumarni Evaluasi 20 Program Strategis MEMBARA, Minta OPD Kerja Sesuai Aturan
Ia juga meminta setiap OPD aktif melakukan sosialisasi dan publikasi program kerja agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah daerah.
Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Slamet Teguh
Ringkasan Berita:
- Plt Bupati Muara Enim, Sumarni, meminta OPD bekerja normal dan mengutamakan pelayanan publik pasca dinamika pemerintahan menyusul OTT KPK.
- Ia menginstruksikan evaluasi terhadap 20 program strategis daerah serta percepatan penanganan berbagai persoalan seperti banjir, jalan rusak, listrik, air bersih, karhutla, dan pupuk bersubsidi.
- Sumarni juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat menjaga kondusivitas daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penunjukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni MSi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bekerja seperti biasa dan menjalankan tugas sesuai aturan serta mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Sumarni saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Rapat perdana tersebut turut dihadiri Plh Sekda Muara Enim Emran Thabrani, Asisten I Andi Wijaya, Asisten III Risman Effendi, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam arahannya, Sumarni meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap 20 program strategis daerah serta berbagai kegiatan yang membutuhkan penanganan cepat.
“Saya minta kerja sama yang nyata kepada seluruh OPD untuk melakukan evaluasi terhadap 20 program strategis dan kegiatan lain yang memerlukan penanganan segera agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Sumarni.
Menurutnya, dinamika pemerintahan yang terjadi belakangan ini tidak boleh menghambat jalannya birokrasi maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta lebih responsif terhadap berbagai persoalan dan keluhan masyarakat.
Baca juga: Titin Rita Lestari Ditahan KPK Kasus Bupati Muara Enim, Aktivitas di Kantor BPK Sumsel Tetap Normal
Baca juga: Penjelasan BPK Usai Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Jadi Tersangka di Kasus Bupati Muara Enim, Edison
Ia juga meminta setiap OPD aktif melakukan sosialisasi dan publikasi program kerja agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Sumarni berencana mengaktifkan kembali ruang Command Center sebagai sarana pemantauan dan komunikasi langsung dengan camat maupun OPD.
“Saya ingin Command Center diaktifkan kembali sehingga setiap camat dan OPD dapat berkomunikasi langsung dengan saya setiap hari tanpa harus datang ke kantor pemerintah daerah,” katanya.
Sumarni menegaskan, 20 program strategis yang menjadi bagian dari visi dan misi MEMBARA merupakan program yang ditunggu masyarakat. Untuk itu, OPD terkait diminta memaparkan progres pelaksanaannya, baik yang sudah berjalan, sedang berjalan, maupun yang belum terlaksana.
Di samping program strategis tersebut, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius, seperti banjir di kawasan perkotaan Muara Enim, kerusakan infrastruktur jalan, krisis pasokan listrik, layanan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga distribusi pupuk bersubsidi.
“Kita harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni melayani masyarakat. Program yang dibuat harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Menurut Sumarni, salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, berbagai keluhan masih muncul meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau membangun itu mudah, tetapi memelihara dan memastikan program berjalan sesuai tujuan sering kali menjadi tantangan. Masyarakat tidak ingin tahu alasannya, mereka hanya ingin pelayanan yang baik, jalan yang mulus, listrik yang stabil, dan air bersih yang lancar,” ujarnya.
Selain itu, Sumarni menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, termasuk aset yang memiliki potensi wisata dan dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan pada tahun 2027 akan semakin berat sehingga seluruh perangkat daerah harus fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan rakyat,” katanya.
Menutup arahannya, Sumarni mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kondusivitas daerah di tengah dinamika yang sedang berlangsung.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung dalam saluran WhatsApp Tribunsumsel.com
| Titin Rita Lestari Ditahan KPK Kasus Bupati Muara Enim, Aktivitas di Kantor BPK Sumsel Tetap Normal |
|
|---|
| Perlawanan Titin Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel usai Ditahan Kasus Bupati Muara Enim |
|
|---|
| Penjelasan BPK Usai Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Jadi Tersangka di Kasus Bupati Muara Enim, Edison |
|
|---|
| Harta Kekayaan Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Tersangka Kasus Bupati Muara Enim |
|
|---|
| Sosok Augus Dwianggara, Pihak Swasta Ditahan KPK Kasus Bupati Muara Enim Edison |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sumsel/foto/bank/originals/Ditunjuk-Jadi-Plt-Bupati-Muara-Enim-Sumarni-Minta-OPD-Maksimal-Layani-Masyarakat-Pasca-OTT-KPK.jpg)