BPJS Kesehatan Warga PALI Hanya Dianggarkan Sampai Juni 2026, Pelayanan RSUD Talang Ubi Tetap Normal

Ringkasan Berita:

• BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih membenarkan lebih dari 40 ribu warga PALI nonaktif pada 2026 karena hanya separuh kepesertaan yang dianggarkan Pemkab.
• Dari 84 ribu peserta aktif 2025, APBD 2026 hanya menanggung sekitar 44 ribu jiwa dengan anggaran Rp9 miliar untuk enam bulan.
• Jika tak ada tambahan anggaran setelah Juni 2026, seluruh 84 ribu warga PALI berpotensi nonaktif dan dialihkan ke program Sumsel Berkat.

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Staf Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Prabumulih, M Daniel Fauzan membenarkan sebanyak 40 ribu lebih warga Pali nonaktif kepesertaan BPJS pada tahun 2026.

"Betul ada 40 ribuan lebih warga Kabupaten Pali yang nonaktif kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2026 ini, mereka itu pada tahun lalu atau 2025 aktif namun tahun ini nonaktif," ungkap Fauzan ketika dikonfirmasi Tribun Sumsel melalui telpon WhatsApp, Selasa (13/1/2026).

Fauzan mengaku BPJS Cabang Prabumulih yang membawahi beberapa kabupaten kota pada 2025 lalu atau sebelum daerah-daerah ketok palu APBD 2026 telah melakukan audiensi termasuk ke Kabupaten Pali.

"BPJS Prabumulih ini membawahi 5 kabupaten dan 1 kota, jadi sebelum daerah-daerah itu ketok APBD kita lakukan audiensi ke daerah-daerah itu dengan tujuan menginformasikan jumlah peserta BPJS di daerah masing-masing dan memohon dianggarkan ke APBD agar kepesertaan masyarakat di daerah masing-masing tersebut tetap aktif," katanya.

Namun dari 6 daerah tersebut Kabupaten Pali hanya menganggarkan setengah dari jumlah kepesertaan BPJS di tahun 2025 sehingga hanya sekitar 40 ribu lebih yang tercover sedangkan setengahnya nonaktif.

"Jadi telah diinformasikan ada sekitar 84 ribu jiwa warganya yang tercover BPJS Kesehatan pada 2025, namun yang dianggarkan dalam APBD mereka di tahun 2026 hanya 44 ribu jiwa sehingga 40 ribu jiwa lebih tidak tercover dan nonaktif," jelasnya.

Sebanyak 44 ribu jiwa itu kata Fauzan bahkan tidak tercover hingga Desember 2026, namun hanya sampai dipertengahan tahun saja karena jumlah anggaran yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pali hanya sekitar sebesar Rp 9 miliar.

"Sebetulnya hanya dianggarkan Rp 9 miliar, memang sebetulnya kalau sesuai Permendagri atau sesuai regulasinya dianggarkan untuk 1 tahun namun tidak tahu bagaimana mekanisme di pemerintah daerah mereka minta hanya 6 bulan," bebernya.

Jika setelah Juni 2026 Pemkab Pali kembali tidak menganggarkan dana untuk kepesertaan BPJS Kesehatan maka dari Juli 2026 hingga akhir tahun seluruhnya yakni 84 ribu jiwa akan nonaktif.

"Total Rp 9 miliar itu hanya untuk 44 ribu jiwa dan hanya sampai 6  bulan, kalau kedepan tidak dianggarkan juga maka seluruhnya 84 ribu jiwa tidak tercover BPJS kesehatan dan statusnya nonaktif," jelas Fauzan.

Disinggung artinya 40 ribu jiwa yang nonaktif tidak bisa lagi menikmati layanan kesehatan dari BPJS, Fauzan mengaku sebelumnya telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kabupaten Pali dan yang tidak tercover BPJS Kesehatan akan diarahkan ke program Sumsel Berkat.

"Jadi DPRD Kabupaten Pali itu minta ke Pemerintah Kabupaten Pali untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk pendaftaran Sumsel Berkat. Kalau dari tupoksi kami, kami hanya menerima saja data dari pemerintah sesuai yang dianggarkan," bebernya.

Baca juga: Dampak Efisiensi, 40.499 BPJS Kesehatan Warga PALI Dinonaktifkan, DPRD Panggil Dinkes

Baca juga: Sejumlah Tukang Becak, Guru Ngaji & Marbot Masjid di Muara Enim Kini Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Pelayanan di RSUD Talang Ubi Berjalan Normal

Meski diterpa isu ribuan jiwa peserta BPJS Kesehatan di PALI dinonaktifkan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi PALI tampak normal seperti biasa.