Anggaran Pemkab OKI Turun Rp 245 M, Muchendi Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Ringkasan Berita:

• Pemkab OKI menyerahkan DPA 2026 dengan total anggaran Rp2,2 triliun yang turun Rp245 miliar, namun bupati menegaskan realisasi program tidak boleh melambat.
• OPD diminta memprioritaskan belanja pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta mengurangi kegiatan seremonial.
• Sebanyak 38 OPD mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah modernisasi dan transparansi keuangan.

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG – Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Ogan Komering Ilir (DPA OKI) tahun 2026 menandai babak baru transparansi keuangan daerah dengan diserahkannya kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) di 38 organisasi perangkat daerah (OPD).

Tahun ini, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Angka ini tercatat menurun sebesar Rp 245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan merupakan dampak berkurangnya nilai transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Meski anggaran daerah mengalami penyusutan cukup signifikan. Bupati OKI, Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa pelayanan publik dan pembangunan tidak boleh melambat sedikit pun.

"Anggaran kita memang turun menjadi Rp 2,2 triliun. Namun, saya tegaskan tidak ada ruang menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah di tangan, artinya realisasi harus segera berjalan," tegas Muchendi memberikan arahan di ruang rapat bende seguguk (RRBS) kantor Bupati pada Selasa (13/1/2026) siang.

Dengan begitu. Mucehndi meminta setiap OPD melakukan penajaman prioritas.

Ia mewanti-wanti setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung bagi rakyat terutama 3 sektor kunci pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Kita sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Saya minta kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Alihkan ke program produktif yang memberi multiplier effect bagi ekonomi masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Baru Dibangun, Makan Anggaran Rp 395 Juta, Gapura di Muara Enim Dirusak Oknum Tak Bertanggung Jawab

Baca juga: PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau Dilantik Desember 2025, Siapkan Anggaran Rp 29 M Untuk 1.777 Orang

Selain itu. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran hanya akan rugikan rakyat karena menunda manfaat pembangunan.

Dengan diserahkannya dokumen ini di awal tahun, Bupati berharap koordinasi lintas sektor makin solid. 

"Sinkronisasi antar OPD ini kunci keberhasilan program. Apa yang sudah baik di tahun 2025, harus kita tingkatkan di tahun ini," pesannya.

Selain penyerahan DPA, momen ini juga menandai modernisasi sistem keuangan di lingkungan Pemkab OKI. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Farlidena Burniat, mengungkapkan bahwa 38 OPD kini mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Penerapan KKPD bertujuan minimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat transaksi belanja. Bagian dari transparansi dan pengendalian internal agar sistem pembayaran kita lebih modern," jelas dia.

Farlidena menambahkan, APBD 2026 sebesar Rp 2.214.261.273.780 disusun berdasar regulasi terbaru, termasuk peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025.

"DPA diserahkan kepada 54 OPD di lingkungan Pemkab OKI terdiri dari 23 Dinas, 7 Badan, 18 Kecamatan, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Sekretariat, Inspektorat, Satpol PP dan Damkar," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran WhatsApp Tribunsumsel.com