Berita Sumsel Maju Untuk Semua

Gubernur Sumsel Terima Audiensi Stafsus Kemenkumham, Bahas Pencegahan Pelanggaran HAM Berat

Herman Deru menegaskan pentingnya peran lembaga yang baru dibentuk Kemenkumham untuk menangani isu HAM.

Pemprov Sumsel
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima audiensi Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (1/10/2025). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima audiensi Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (1/10/2025). 

Pertemuan ini membahas identifikasi, pencarian data, serta fakta peristiwa pelanggaran HAM berat (PHB) di wilayah Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan pentingnya peran lembaga yang baru dibentuk Kemenkumham untuk menangani isu HAM.

Menurutnya, lembaga ini memiliki tugas mulia karena tidak hanya menyelesaikan persoalan masa lalu, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan.

“Yang menarik tadi adalah istilah peta jalan. Tugas kita bukan hanya menuntaskan masa lalu, tapi juga mencegah agar hal serupa tak terjadi lagi,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti karakteristik Sumsel yang sejak lama dikenal sebagai daerah dengan label Zero Konflik.

Dengan keberagaman suku, bahasa, serta sistem budaya yang unik, masyarakat Sumsel umumnya menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.

“Konflik di Sumsel rata-rata persoalan tanah, tapi biasanya bisa diselesaikan lewat rundingan, jarang sampai ke ranah hukum,” tambahnya.

Baca juga: Herman Deru Puji Capaian Prestasi Kabupaten MUBA Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi 1 Digit

Sementara itu, Staf Khusus Kemenkumham RI, Yosef Sampurna Nggarang, menilai Palembang dan Sumsel secara umum sebagai wilayah yang relatif aman dan kondusif.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan pendataan menyangkut dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa tahun 1965 dan 1998, sesuai mandat Menteri Hukum dan HAM.

“Kami menyusun peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat mulai dari tingkat daerah. Pendataan ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah konflik serupa di masa depan,” jelas Yosef.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pola kerja bersama yang lebih terarah, sehingga upaya penyelesaian dan pencegahan pelanggaran HAM berat dapat berjalan efektif di Sumsel.

 

Baca berita menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved