Bappenas Ungkap Cara Agar Hasil Perkebunan Sumsel Bisa Bersaing di Internasional, IYB Jadi Alat Ukur

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing komoditas perkebunannya di pasar internasional melalui penerapan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB).

Inisiatif ini diperkenalkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama ICRAF Indonesia sebagai alat ukur penting untuk memastikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola secara terpadu di tingkat daerah.

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Wulan Metafurry, mengatakan IYB adalah indikator pembangunan berkelanjutan yang menilai sejauh mana ketiga aspek tersebut dijalankan secara holistik.

"Bila suatu daerah memenuhi IYB, komoditas yang dihasilkan dari daerah tersebut berpotensi mendapatkan harga yang lebih baik di pasar yang menuntut produk berkelanjutan,” kata Wulan saat Sosialisasi IYB dan Lokakarya di Bappeda Sumsel, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, menurut Wulan, IYB juga membuka peluang daerah untuk mengakses berbagai skema insentif, pendanaan, dan investasi hijau.

Bagi pelaku usaha, IYB meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen daerah dalam menjalankan praktik berkelanjutan.

Bappenas menekankan pentingnya implementasi perkebunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda hilirisasi, peningkatan kesejahteraan petani/pekebun, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai amanat RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

“Pencapaian tujuan tersebut memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik dari kementerian, akademisi, sektor swasta, hingga mitra pembangunan,” jelasnya.

IYB diharapkan menjadi platform bersama untuk memantau komitmen semua pihak dalam menerapkan praktik keberlanjutan di tingkat daerah.

Sistem pengukuran kinerja ini dikembangkan di tengah semakin ketatnya tuntutan pasar internasional agar komoditas bebas dari masalah lingkungan dan etis, seperti deforestasi.

Baca juga: Pemprov Sumsel dan Kejati Sumsel Optimalkan Pengelolaan serta Pemanfaatan Aset Daerah

Baca juga: Wujudkan 100.000 Wirausaha Baru, Pemprov Sumsel Dorong Sinergi Pegadaian Lewat Program Sultan Muda

Sebagai contoh, Uni Eropa baru-baru ini mengeluarkan regulasi EUDR yang mengatur supaya produk yang diperdagangkan ke atau dari pasar Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang baru ditebang atau mengalami degradasi hutan.

Sosialisasi IYB yang digelar di Bappeda Sumsel menjadi langkah awal menguji penerapan sistem ini di tingkat kabupaten, dengan mengundang perwakilan dari kabupaten OKI, Banyuasin, dan Muara Enim serta asosiasi pengusaha karet, kelapa, kopi, dan sawit di Sumsel.

Penerapan IYB diharapkan menjadi tolak ukur keberlanjutan daerah di Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau yang tangguh dan berdaya saing global.

Sementara itu Peneliti kebijakan dan tata kelola bentang lahan dari ICRAF Indonesia, Tania Benita, menjelaskan keunggulan utama IYB adalah menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama pengelolaan hutan, lahan, dan sumber daya alam sesuai kewenangannya.

“Pendekatan ini juga memastikan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta memberi manfaat bagi berbagai pihak dalam rantai pasok perkebunan,” katanya.