Viral Guru Honorer di Palembang Ngaku Tak Diberi Kesempatan Daftar PPPK, Disdik Beri Penjelasan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menanggapi perihal beredarnya kabar seorang guru honorer di SMA Negeri 9 Palembang bernama Veni Zeliana yang merasa dikucilkan hingga tak dapat kesempatan untuk mengikuti PPPK.

Pengawas jenjang SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Syamsul Rizal, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Disdik, Veni Zeliana masuk sebagai guru paruh waktu menggantikan guru Sejarah yang pensiun pada 2 November 2022.

"Pada awal masuk beliau (Veni) menggantikan guru yang pensiun, pada saat itu ibu Veni belum terbit SK nya. SK baru terbit di semester genap atau Januari 2023," kata Syamsul saat dijumpai, Senin (6/10/2025).

Lalu di semester genap itu, dua tenaga baru guru mata pelajaran Sejarah berstatus ASN dimutasi ke SMAN 9 Palembang. Karena ada dua tenaga baru, menurutnya pembagian jam pelajaran (JP) harus dibagi dan memprioritaskan guru yang sudah bersertifikasi.

"Karena jam sejarah dihitung dulu, kita memetakan pemenuhan jam guru sertifikasi dulu yakni 24 JP, sedangkan ibu Veni hanya kebagian mata pelajaran Sejarahnya hanya 2 JP. Kenapa begitu, karena (JP) sudah dibagi sama guru yang sertifikasi, tahun ajaran 2023-2024 juga begitu," tuturnya.

Ketika ditanya tentang Veni yang sudah mengonfirmasi Disdik dan menyatakan kalau ia sudah memenuhi syarat untuk mengikuti tes PPPK. Syamsul menegaskan tidak mengetahui soal itu, sebab data yang ada padanya mengatakan demikian.

"Saya hanya berdasarkan data yang ada. Kalau menurut Dinas memenuhi, kita klarifkasi dan cek lagi. Saya juga tidak berani menghalangi hak orang," ungkapnya.

Lalu pada sekitar bulan Juli-Agustus 2025, guru Veni hendak mengisi database untuk mendaftar PPPK paruh waktu, meski sudah bisa masuk ternyata aplikasi tidak muncul nama Veni.

"Memang betul dia mau ikut tes, tapi langsung ditolak aplikasi dan tidak bisa lanjut. Ada muncul 14 orang nama guru di SMAN 9 ini tapi tidak ada nama beliau ya karena belum memenuhi syarat," katanya.

Ia menambahkan hal ini hanya persoalan antrean dan menunggu giliran saja.

"Menurut saya sebenarnya hal ini lebih ke pada bersabar dan menunggu antrean saja," tutupnya.

Baca juga: Viral Curhat Guru Honorer di Palembang Ngaku Dikucilkan Hingga Tak Diberi Kesempatan Daftar PPPK

Baca juga: 4.600 Honorer di OKI Lulus PPPK Paruh Waktu, 24 Mengundurkan Diri, 1 Orang Meninggal Dunia

Curhatnya Viral

Sebelumnya, Viral curhat dari Veni Zeliana (30) seorang guru honorer di SMA Negeri 9 Palembang yang mengaku menerima perlakuan pengucilan di tempatnya mengajar.

Veni mengaku perlakuan yang ia terima membuatnya hilang kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mirisnya perlakuan itu, kata dia, didapatkan dari pejabat struktural di sekolah tersebut.

Mengabdikan diri sebagai guru honorer di SMA Negeri 9 Palembang sejak tahun 2022, Veni berharap bisa mengubah statusnya menjadi ASN.

Tetapi sudah dua kali pengadaan tes PPPK, Veni tidak mendapat rekomendasi dan merasa dipersulit pihak sekolah.

"Saya sudah mengajar mata pelajaran sejarah tingkat lanjut di kelas XI. Namun sejak tahun lalu, mata pelajaran itu tiba-tiba dihapus dari daftar paket sekolah. Alasannya, katanya cukup hanya tiga guru ASN yang sudah ada dan peminatnya sedikit. Padahal siswa-siswa saya justru sangat antusias," kata Veni, Sabtu (4/10/2025).

Nasib malang Veni berlanjut ketika ia tidak direkomendasikan pihak sekolah untuk mengikuti seleksi PPPK tahap dua tahun 2024.

Mengaku telah memenuhi semua syarat secara administrasi, namun hanya ia yang tidak dibantu rekomendasi sebagai peserta.

"Semua syarat saya penuhi. Tapi nama saya tidak diusulkan pihak sekolah. Saya sudah coba klarifikasi, malah dioper ke sana kemari tanpa jawaban jelas. Alasan mereka berubah-ubah. Saya merasa diperlakukan tidak adil," katanya.

Dia menuturkan rasa tidak adil juga ia rasakan seperti contoh pada semester sebelumnya, sekolah mengadakan mata pelajaran Sejarah tingkat lanjut.

Veni menjadi salah satu guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut.

Saat di semester tahun ajaran baru, tiba-tiba mata pelajaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam paket.

Menurut pihak sekolah, kata Veni, pembukaan mata pelajaran itu sebenarnya ditujukan untuk memberi jam mengajar yang cukup untuk guru PNS maupun PPPK. 

Ironisnya, meski turut mengajar Veni merasa tidak diberdayakan.

"Saya coba diskusi dengan kurikulum dan Kepala Sekolah, tidak ada solusi. Malahan katanya sekolah tidak mengadakan mata pelajaran Sejarah Tingkat Lanjut tahun ini. Lalu kenapa mata pelajaran itu ada, ternyata karena supaya guru PNS dan PPPK bisa dapat jam kerja yang cukup. Loh berarti selama ini saya tidak diberdayakan," tuturnya.

Setelah berdiskusi mengenai hal itu, Veni mengaku mendapat desakan halus untuk mengundurkan diri dan mencari sekolah lain.

Mata pelajaran sejarah tingkat lanjut yang ia ajarkan tidak dimasukkan ke dalam paket kurikulum.

“Saya hanya ingin keadilan. Katanya siswa kurang minat dengan mata pelajaran tersebut tapi setelah saya tanya mereka (siswa) justru bukan karena tidak minat, tapi tidak dimasukkan ke dalam paketan," katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 9 Palembang, Hamdani, saat dihubungi via WhatsApp belum mau memberikan tanggapan.

Ia hanya menyampaikan undangan untuk hadir langsung ke sekolah pada Senin mendatang untuk memperoleh klarifikasi.

"Terima kasih informasinya. Agar mendapat berita berimbang, kami mengundang Bapak untuk hadir di SMAN 9 Palembang, Senin pukul 09:00 WIB," kata Hamdani.

Baca berita menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel