10 Tuntutan Aliansi Mahasiswa se-Sumsel, Bakal Gelar Aksi di Simpang DPRD Sumsel, Senin 1 September

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (1/9/2025) siang akan melakukan aksi turun ke jalan di Simpang 5 DPRD Sumsel. 

Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM Universitas Sriwijaya (Unsri) Pasha Fazillah Afap, mengatakan aksi ini akan dilakukan bersama- sama untuk menyampaikan aspirasi ke ketua DPRD Sumsel. 

"BEM se Sumsel, akan melaksanakan aksi 1 September 2025 di Simpang DPRD Sumsel. Kalau dari Unsri sendiri estimasi sekitar tiga ribu massa belum dari kampus lain, " kata Pasha, Minggu (31/8/2025). 

Menurut Pasha, aksi BEM se Sumsel ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan BEM se Sumsel lainnya dan telah menyatakan sikap 10 poin tuntutan. 

Mulai dari perampasan aset koruptor, evaluasi sistem penerimaan calon anggota polisi dan DPR, batalkan tunjangan DPR, copot kapolri, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Diungkapkan Pasha, pihaknya menuntut Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset, karena sudah berberapa tahun hal itu belum disahkan DPR.

Padahal permasalah selama ini (korupsi terjadi) tidak adanya aturan atau hukum yang tegas, sehingga korupsi akan merajalela terus.

"Seperti kemarin kalau nah dihukum mati (koruptor), rasa- rasanya akan kurang, sehingga dimiskinkan dengan RUU perampasan aset, agar tidak terjadi korupsi, " cap Pasha. 

Poin kedua, perlunya reformasi sistem penerimaan calon anggota DPR dan Polri.

Menurutnya, kalau sistem penerimaan untuk polri itu pihaknya minta minal S1 karena dalam memegang senjata itu tidak bisa sembarangan tamatan SMA, karena harus benar-benar istilah diterangkan Pasha harus menguasai pendidikan minimal sarjana. 

"Sedangkan bagi calon DPR penerimaannya, harusnya berbasis seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), ada sistem CAT dan sebagainya, sehingga benar-benar benar memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan, " ucapnya. 

Kemudian, diperlukannya reformasi surat yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tentang pembatasan liputan media, yang terkesan membukam pemberitaan mahasiswa dalam menyampaikan aspiranya. 

"Kita juga menuntut untuk menghapus hak politik bagi para koruptor, karena koruptor biasanya telah bebas masih bisa berpolitik, tapi sekarang kami minta dicabut. Jangan lagi ada mantan koruptor turun ke dunia politik karena tidak menjamin tidak melakukan lagi korupsi, " paparnya. 

Sedangkan poin kelima, pihaknya mendesak mundur Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, karena beberapa kali terjadi kerusuhan, dan menyebabkan korban jiwa, sehingga sebagai kepala kepolisian harus bertanggungjawab dan kebijaksanaan atas kesusahan selama ini. 

Poin keenam, pihaknya meminta dilakukan evaluasi program MBG yang banyak menyerap keuangan negara, sehingga mengganggu program lainnya.