Peringatan May Day 2026, Ribuan Buruh Sumsel Siap Turun ke Jalan, Aksi Dipusatkan ke DPRD

Ringkasan Berita:

• Ribuan buruh di Sumatera Selatan akan memperingati May Day pada 1 Mei 2026 melalui aksi damai di DPRD Sumsel.
• Massa diperkirakan mencapai 2.000 orang, akan memulai aksi dengan konvoi dari Benteng Kuto Besak.
• Beberapa tuntutan utama meliputi pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, hingga pembuatan perda yang mengutamakan tenaga kerja lokal.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ribuan buruh di Sumatera Selatan akan menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dipusatkan di gedung DPRD Sumsel Jalan Kapten A.Rivai, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pada Jumat siang.

Sekretaris DPD KSPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, mengatakan aksi akan dilaksanakan dalam dua pola.

Selain unjuk rasa di DPRD Sumsel, buruh juga akan menggelar sarasehan bersama gubernur dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

“Aksi dilakukan dengan dua pola. KSPSI Sumsel pimpinan Jumhur Hidayat akan menyampaikan aspirasi melalui sarasehan dengan gubernur dan forkopimda. Sementara itu, aksi damai di DPRD Sumsel dijadwalkan sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Cecep, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, sarasehan akan diikuti sekitar 50 perwakilan buruh. Adapun aksi damai di DPRD Sumsel diperkirakan diikuti ribuan massa.

"Massa diperkirakan mencapai 1.000–2.000 orang. Sebelum menuju DPRD Sumsel, mereka akan melakukan konvoi dari Benteng Kuto Besak. Untuk pengamanan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Cecep menambahkan, tema May Day 2026 secara nasional adalah “Mengawal Regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Adil Bagi Semua”.

Sementara itu, di tingkat Sumatera Selatan mengusung tema “Tetap Jaga Sinergitas dan Kondusifitas Menuju SPSI Maju, Pekerja Sejahtera, Sumsel Maju untuk Semua”.

Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai Putusan MK Nomor 168/2023.

Mereka juga meminta presiden merealisasikan janji pada May Day 2025 untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Selain itu, buruh mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel untuk membuat peraturan daerah yang mengutamakan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.

Mereka juga meminta keterlibatan perwakilan buruh dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam pembahasan musrenbang dan RPJMD.

“Kami juga meminta gubernur dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumsel memperkuat peran pengawas ketenagakerjaan, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang masih mandek,” kata Cecep.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel