Alasan Hamzah Hamid Anggota DPRD Sulsel Tolak Pengaspalan di Depan Rumahnya, Ogah Dinilai Tak Empati

Ringkasan Berita:

• Hamzah Hamid, anggota DPRD Sulawesi Selatan menolak pengaspalan di depan rumahnya
• Hamzah menilai, proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tidak tepat sasaran
• Dia mengaku terus memperjuangkan perbaikan jalanan tersebut sejak ia masih dikursi DPRD Makassar.

TRIBUNSUMSEL.COM - Hamzah Hamid, anggota DPRD Sulawesi Selatan viral di media sosial menolak pengaspalan di depan rumahnya, Jalan Borong Raya Baru I, Antang, Manggala, Sulawesi Selatan. 

Padahal terpantau lokasi di depan rumah Hamzah Hamdi sudah berlubang dan tergenang air.

Namun ia menolak pengaspalan di depan rumahnya karena menurutnya tidak tepat sasaran.

Hamzah menilai, proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tidak tepat sasaran, dan jalan depan rumahnya juga baru setahun diaspal.

Baca juga: Harta Kekayaan Hamzah Hamid, Anggota DPRD Sulsel Tolak Pengaspalan di Depan Rumahnya, Capai Rp10 M

Pasalnya, masih banyak titik di Kota Makassar butuh perbaikan dibanding akses jalan di area kediamannya. 

"Saya tolak pengaspalan depan rumah. Bukan karena tidak mau, tapi masih ada yang jauh lebih prioritas," tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari TribunTimur. 

Menurut Hamzah, titik yang butuh perbaikan jalan justru berada di Jalan Borong Raya 7, yang tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. 

Bahkan, area tersebut menjadi langganan banjir saat musim penghujan.

"Itu warga sudah puluhan tahun tinggal di situ, jalannya tidak pernah dikerja."

"Sementara depan rumah saya baru diaspal tahun lalu, sekarang mau disambung lagi. Saya tidak mau dianggap tidak punya empati,” jelasnya.

Dia mengaku terus memperjuangkan perbaikan jalanan tersebut sejak ia masih dikursi DPRD Makassar. 

Namun, belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. 

"Saya berharap diutamakan itu yang, yang memang jalan yang tidak pernah disentuh," sambungnya. 

Terpisah, Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muh Amin, menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. 

Baca juga: Warga Muara Enim Resah Kendaraan Berat Bebas Melintas di Jalan Kabupaten Tanpa Ijin

Pengerjaan jalan memungkinkan untuk dipindahkan apabila ada persetujuan dari warga setempat.