Berita Nasional
Disebut Bahlil Salah Data Soal Harga Asli LPG 3 Kg, Begini Reaksi Santai Menkeu Purbaya
Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah data, Menteri Keuangan (Menkeu)
TRIBUNSUMSEL.COM - Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah data, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pada Selasa (30/9/2025), pernyataan tersebut diutarakan Bahlil setelah Purbaya memaparkan berapa harga asli BBM, elpiji, listrik, dan pupuk tanpa subsidi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Purbaya menanggapi santai pernyataan Bahlil saat kunjugan kerja di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (3/10/2025).

Purbaya mengungkapkan data yang dia paparkan telah sesuai dengan yang disampaikan stafnya.
Hanya saja dia akan memeriksa kembali data harga subsidi LPG 3 kg.
"Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kadang-kadang kalau dari akuntan kan kadang-kadang beda caranya," kata dia.
"Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. Kalau salah hitung bisa nambah duit saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya," imbuh Purbaya.
Rincian Subsidi
Purbaya sempat menyebut harga yang dibayar masyarakat selama ini jauh lebih murah
Hal itu karena pemerintah menanggung selisihnya melalui subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun non-energi,” kata Purbaya, Selasa (30/9/2025) mengutip YouTube DPR RI.
Purbaya menegaskan, subsidi dan kompensasi adalah bentuk keberpihakan fiskal pemerintah kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, realisasi subsidi dan kompensasi sangat dipengaruhi faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan konsumsi barang-barang bersubsidi.
Meski Izin Telah Dibekukan, Aplikasi Tiktok Tidak Diblokir Pemerintah RI |
![]() |
---|
Pemerintah Resmi Bekukan Izin Tiktok di Indonesia, Terkuak Ini Dua Pemicu Utamanya |
![]() |
---|
Dibuka Mulai 6 Oktober, Simak Cara Daftar Program Magang untuk Fresh Graduate di Maganghub Kemenaker |
![]() |
---|
Izin TikTok di Indonesia Dibekukan Sementara, Apa Dampaknya Bagi Pengguna ? |
![]() |
---|
2 Syarikah Layani Jemaah Haji Indonesia 2026, Sukses Tekan Biaya Rp 200 Riyal per Jemaah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.