Sosok Soenarko Eks Danjen Kopassus Minta Prabowo Ganti Kapolri Listyo, Sebut Banyak Masalah di Polri

Soenarko berpandangan bahwa untuk mereformasi polisi, hal pertama yang harus dilakukan Prabowo yaitu mengganti Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.

"Untuk saat ini kita nilainya Kapolri ini bermasalah banyak, jadi untuk mereformasi ini ganti (Kapolri) dulu," tuturnya.

Soenarko juga menilai suatu organisasi akan baik jika diisi oleh orang-orang yang baik.

"Sebaik apa pun sistem kalau diisi orang-orang kotor, orang-orang rusak, susah juga jalannya," kata dia.

Anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyebut telah banyak masalah yang terjadi di tubuh Polri selama Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.

Ia memberikan contoh kasus-kasus yang menjadi sorotan publik di era kepemimpinan Listyo Sigit, mulai dari mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang terjerat pembunuhan ajudannya hingga tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang.

"Kasus Sambo, Kapolrinya siapa? Kasus Kanjuruhan, siapa Kapolrinya? Kasus polisi jadi alat oligarki hitam di Tangerang Selatan, Kapolrinya siapa?" tegas Soenarko.

Soenarko pun menduga Prabowo tersandera pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika Listyo Sigit tidak diganti dalam waktu dekat ini.

"Harus segera, nggak boleh menunggu waktu. Kalau masih tidak diganti, jadi ada dugaan-dugaan bahwa Prabowo presiden tersandera oleh Jokowi karena ini orang-orang Jokowi," kata dia.

"Banyak sekali berita di medsos bahwa Prabowo tidak berani mengganti Sigit karena ada permintaan Jokowi, itu berita di media sosial itu berhamburan."

"Jadi dugaan itu makin menguat di rakyat, 'oh benar Prabowo masih tersandera oleh Jokowi' walaupun Prabowo, 'saya nggak tersandera.'," imbuhnya.

Usulan pergantian Kapolri dan reformasi Polri muncul sebagai respons atas kericuhan di tengah rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia pada 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu.

Apalagi, muncul korban luka-luka hingga korban jiwa, termasuk kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025)

Tanggapan dan langkah aparat kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa yang menolak tunjangan perumahan anggota DPR RI dan berbagai isu lain, termasuk korupsi, tersebut disorot dan menuai kritikan tajam.

Reformasi Polri diharapkan nanti akan fokus pada peningkatan profesionalisme, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta pencegahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Lebih lanjut, usulan reformasi Polri dinilai sejalan dengan sejarah reformasi Polri pasca-1998, di mana Polri dipisahkan dari ABRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi banyak pihak yang menilai reformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal independensi dan penanganan demonstrasi.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com