Hotman Paris Unggah Video Lawas Menteri HAM Natalius Pigai yang Ngaku Punya 3 Pacar : Menterimu!

TRIBUNSUMSEL.COM - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti pernyataan lawas Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia yang mengaku 13 tahun tak punya istri tapi punya 3 pacar.

Adapun pernyataan itu diungkap dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip Youtube kanal resmi KemenHAM, Kamis (2/1/2025) lalu.

Lewat Instagram miliknya, Hotman Paris mengunggah pernyataan menteri HAM tersebut.

"Menterimu!," tulisnya, Kamis (11/9/2025).

Sebelumnya, Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) mengaku hingga kini tak lagi memiliki istri atau tak menikah selama 13 tahun.

Dan selama rentang waktu itu, dia hanya pacaran sebanyak tiga kali saja.

Baca juga: Tidak Ada Duit DPR Bangun Rumah Itu, Tangis Astrid Kuya Merasa Dizalimi usai Rumah Dijarah

Hal tersebut diungkapkan Pigai dalam pidatonya dalam prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024).

Berawal dari ketika dirinya meminta para pejabat untuk menghindari selingkuh dan segala bentuk judi.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam video yang beredar, dikutip Wartakotalive.com

Selain itu ia juga menyebut selama 13 tahun belum menikah.

Ia hanya memiliki tiga pacar selama itu.

Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali.

"Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai, Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan.

Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental.

Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kami benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Sebagai informasi, Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Secara umum, tugasnya adalah:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dalam pemerintahan untuk membantu Presiden.

Bidang yang menjadi lingkup tugas Menteri HAM meliputi:

• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.
• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi terkait.
• Pembinaan administrasi hukum umum, misalnya pencatatan notaris, kewarganegaraan, dan pengesahan badan hukum.
• Pembinaan peraturan perundang-undangan (pembuatan, harmonisasi, evaluasi).
• Pengelolaan pemasyarakatan (lapas, rutan, pembinaan narapidana).
• Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (penyuluhan, pemantauan, penegakan HAM).
• Pelayanan keimigrasian (visa, paspor, izin tinggal, pengawasan orang asing).
• Kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, dll).
• Pengawasan dan penegakan hukum terkait bidang hukum dan HAM.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga berperan dalam:

• Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden.
• Menjalankan hubungan kerja sama internasional di bidang hukum dan HAM.
• Membina unit-unit di bawah Kemenkumham (Ditjen HAM, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU, dll).

Sosok Natalius Pigai 

Natalius Pigai adalah seorang aktivis Indonesia berasal dari Papua.

Ia aktif di beberapa organisasi di antaranya PRD, PMKRI, WALHI, KontraS, Rumah Perubahan, dan Petisi 28.

Pria yang lahir pada 25 Desember 1975 itu memiliki rekam jejak karier di Komnas HAM.

Bahkan ia menjadi satu-satunya anggota Komnas HAM periode 2012 -2017 berasal dari Papua.

Saat ini, Natalius Pigai merupakan seorang Menteri Hak Asasi Manusia periode 2024 -2029.

Ia dilantik Presiden Prabowo beberapa waktu lalu masuk kabinet Merah Putih.

Sejak menjabat sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai sempat memiliki rekam jejak karena kontroversinya.

Saat itu ia meminta tambahan anggaran yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun untuk menjalankan misinya di Kementerian HAM.

Selain itu, Natalius Pigai juga memiliki beberapa rejam jejak sebelum menduduki jabatannya tersebut.

Selain dikenal sebagai aktivis Kemanusiaan juga bekerja sebagai profesional, ASN hingga penyelidik swasta dan konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di perusahaan asing dan domestik.

Riwayat Pendidikan Formal dan Nonformal

• Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta pada 1999.
• Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia (2004)
• Pendidikan Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2005)
• Kursus Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (2010–2011)

Rekam Jejak Karier

* Staf di Yayasan Sejati (1999–2002)

* Staf di Yayasan Cindelaras Paritrana (YACITRA) (1998)

* Ketua Lembaga Studi Renaissance (1998–2000)

* Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000)

* Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1999–2004)

* Tim Asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono (2006-2008)

* Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2012–2017)

* Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia (2024–sekarang)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com