'Skala Mencengangkan' Rocky Gerung Klaim Jokowi Cemas Jika Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Dilanjutkan

Ringkasan Berita:

• Kasus dugaan korupsi Whoosh diprediksi akan lebih cepat bergulir dibandingkan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Rocky Gerung.
• Dinilai sangat dinantikan publik dan akan terus ditagih kelanjutan kasus dugaan korupsi Whoosh ini.
• Kasus dugaan korupsi Whoosh ini memiliki skala korupsi yang mencengangkan menurut Rocky Gerung

TRIBUNSUMSEL.COM - Mengungkapkan bahwa eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) kini mulai merasa cemas dengan adanya kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dibangun pada masa pemerintahannya, pengamat politik, Rocky Gerung.

Pada 2 Oktober 2023 lalu atau di periode kedua pemerintahannya, Jokowi meresmikan Whoosh.

Namun, belakangan ini Whoosh menjadi perbincangan publik karena utang Whoosh mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Kemudian, muncul juga dugaan adanya korupsi atau mark up dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang proses mengusutnya sejak awal 2025.

Jokowi disebut cemas jika kasus dugaan korupsi Whoosh ini terus dilanjutkan, menurut Rocky.

Bahkan, Rocky memprediksi, kasus tersebut akan lebih cepat bergulir dibandingkan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang sampai sekarang masih terus dipermasalahkan.

"Yang jelas yang terbaca adalah (eks) Presiden Jokowi cemas kalau isu ini dilanjutkan, maka dia akan mendahului bahkan soal ijazah palsu, soal fufufafa karena KPK sudah mengambil langkah untuk  menjadikan ini sorotan," ucap Rocky Gerung, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (30/10/2025).

Terlebih lagi, KPK juga meminta agar pihak-pihak yang mempunyai informasi atau data terkait dugaan korupsi Whoosh itu segera melaporkannya.

"Dan KPK sudah minta supaya semua yang punya data itu tolong disampaikan ke KPK untuk mempercepat dan menjernihkan sebetulnya dulu perkara dari kasus Whoosh," jelas Rocky.

Rocky pun mengatakan, publik sangat menantikan kelanjutan kasus tersebut dan akan terus ditagih oleh masyarakat agar segera diselesaikan.

Menurut Rocky, kasus dugaan korupsi Whoosh ini memiliki skala korupsi yang mencengangkan.

"Publik menunggu kelanjutan kasus ini, kan tidak mungkin ini tiba-tiba dihentikan lagi karena permintaan khusus dari seseorang yang mulai terdesak atau karena transaksi baru terjadi antara Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Perbaya," paparnya.

"Tetap ini isu yang akan jadi tagihan publik untuk diselesaikan karena skala korupsinya itu, kalau bisa diperlihatkan suatu waktu nanti itu betul-betul mencengangkan," tambah Rocky.

Dengan demikian, kata Rocky, maka hal tersebut menjadi penanda bahwa Republik Indonesia ini ternyata masih menyimpan berbagai macam kasus besar.

Rocky mengatakan, hal-hal semacam ini harus segera diselesaikan secara hukum atau politik.

"Dan itu penanda pertama bahwa republik ini memang menyimpan berbagai macam kasus dan skandal sebetulnya, harus diselesaikan secara hukum atau secara politik," ujarnya.

Adapun, proyek pembangunan Whoosh dimulai pada 2016 dan pertama kali diuji coba gratis pada 2023. Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, Whoosh pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2011 silam. 

Kemudian, pada 2015, baru Jokowi melanjutkan rencana tersebut dan menjalin kerja sama dengan China untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai konsorsium proyek tersebut.

Sementara terkait dengan polemik Whoosh ini, Jokowi dalam keterangan barunya menyatakan bahwa Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. 

Sebab, Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis sehingga menyebabkan kerugian ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. 

Namun, Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.

Pukat UGM Sebut Jokowi Harus Diperiksa

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan bahwa Jokowi harus diperiksa terkait isu dugaan korupsi Whoosh tersebut, karena dia merupakan pengambil kebijakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

Selain itu, kata Zaenur, menteri-menteri di era Jokowi hingga kepala proyeknya juga harus turut diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.

"Jelas (Jokowi harus diperiksa). Dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya, semua harus diperiksa," kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.

Menurut Zaenur, semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Whoosh ini juga harus diaudit untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi itu.

"Dokumennya semua harus diaudit, mulai dari dokumen negosiasi, MOU, kontrak sampai kepada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek pembangunannya, itu harus diperiksa semua sehingga nanti kalau sudah diperiksa kan bisa sampai kepada kesimpulan ada atau tidak yang terjadi dalam proyek ini (dugaan korupsi)," papar Zaenur.

"Harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan," ujarnya.

Zaenur menjelaskan bahwa proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini jelas bermasalah karena mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun lebih dari 30 persen.

Selain itu, biaya operasionalnya juga sangat tinggi, bahkan kini terlilit utang yang sangat banyak hingga harus dicicil sampai 40-60 tahun ke depan.

"Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah jelas terjadi overrun lebih dari 30 persen, beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40 sampai 60 tahun," ucap Zaenur.

Baca juga: Ubedilah Ungkap 5 Sosok Ini Harus Diperiksa Buntut Dugaan Korupsi Whoosh, Jokowi hingga Erick Thohir

"Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Pertanyaannya, problem dalam proyek tersebut itu karena perencanaan yang buruk atau mark up di dalam pembangunan?" ujarnya lagi.

Untuk mengetahui semua itu, kata Zaenur, maka perlu diadakannya audit agar sampai pada kesimpulan apakah ada korupsi dalam proyek Whoosh ini.

"Nah, untuk sampai pada jawaban itu membutuhkan audit. Kita tidak bisa ngarang menjawab gitu ya, baik mengatakan ada atau tidak ada, itu baiknya tunggu dulu, dilakukan audit terlebih dahulu."

"Nanti kalau diaudit bisa sampai kepada kesimpulan apakah karena ada mark up atau karena memang ada berbagai perubahan terhadap desain sehingga memang otomatis ada kenaikan harga juga," jelas Zaenur.

Jika sudah dilakukan audit semua, maka akan terlihat siapa pelaku korupsinya dan bisa langsung dijerat dengan tindak pidana korupsi.

"Kalau sudah diaudit semuanya akan terlihat siapa yang melakukan mark up, jerat dengan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya sudah, tapi kalau belum ada audit susah kita berdebat," tegas Zaenur.

KPK Masih Dalami Dugaan Korupsi Whoosh

Hingga saat ini, KPK diketahui masih terus mendalami dugaan korupsi proyek Whoosh dan fokus utama mereka adalah menelisik serta menemukan adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan, di mana tim penyelidik berfokus untuk menelusuri konstruksi peristiwa secara utuh.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Budi pun menjelaskan perbedaan tahap penyelidikan ini dengan tahap penyidikan. 

Menurutnya, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu, sebelum akhirnya naik ke penyidikan.

"Terkait dengan penyelidikan itu adalah tahapan untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Jadi ketika kemudian kita menemukan kecukupan alat bukti, maka kemudian untuk menetapkan tersangkanya di penyidikannya," jelas Budi.

Saat disinggung terkait dengan alat bukti, Budi meminta semua pihak agar menunggu hasil penyelidikan yang masih berlangsung.

"Ya ini kan masih berproses ya, jadi kita sama-sama tunggu," ujarnya.

Meski mengonfirmasi proses yang berjalan, Budi menolak membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujar Budi.

Mengenai pihak-pihak yang mungkin dipanggil nanti, Budi belum bisa memerinci siapa saja dan dari pihak mana saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Namun, kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

Penyelidikan kasus Whoosh ini diketahui telah bergulir sejak awal tahun 2025, lalu sorotan publik menguat setelah mantan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Mahfud kala itu membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rocky Gerung Klaim Jokowi Cemas Jika Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Dilanjutkan: Skalanya Mencengangkan, .