'Skala Mencengangkan' Rocky Gerung Klaim Jokowi Cemas Jika Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Dilanjutkan

"Dan itu penanda pertama bahwa republik ini memang menyimpan berbagai macam kasus dan skandal sebetulnya, harus diselesaikan secara hukum atau secara politik," ujarnya.

Adapun, proyek pembangunan Whoosh dimulai pada 2016 dan pertama kali diuji coba gratis pada 2023. Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, Whoosh pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2011 silam. 

Kemudian, pada 2015, baru Jokowi melanjutkan rencana tersebut dan menjalin kerja sama dengan China untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai konsorsium proyek tersebut.

Sementara terkait dengan polemik Whoosh ini, Jokowi dalam keterangan barunya menyatakan bahwa Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. 

Sebab, Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis sehingga menyebabkan kerugian ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. 

Namun, Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.

Pukat UGM Sebut Jokowi Harus Diperiksa

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan bahwa Jokowi harus diperiksa terkait isu dugaan korupsi Whoosh tersebut, karena dia merupakan pengambil kebijakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

Selain itu, kata Zaenur, menteri-menteri di era Jokowi hingga kepala proyeknya juga harus turut diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.

"Jelas (Jokowi harus diperiksa). Dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya, semua harus diperiksa," kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.

Menurut Zaenur, semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Whoosh ini juga harus diaudit untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi itu.

"Dokumennya semua harus diaudit, mulai dari dokumen negosiasi, MOU, kontrak sampai kepada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek pembangunannya, itu harus diperiksa semua sehingga nanti kalau sudah diperiksa kan bisa sampai kepada kesimpulan ada atau tidak yang terjadi dalam proyek ini (dugaan korupsi)," papar Zaenur.

"Harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan," ujarnya.

Zaenur menjelaskan bahwa proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini jelas bermasalah karena mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun lebih dari 30 persen.