Usai Divonis, Noel Ebenezer Peringatkan Presiden Prabowo Isu Penggulingan dan Tragedi 98 Jilid Dua

Ringkasan Berita:

• Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel Ebenezer, melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto.
• Noel mengeklaim bahwa dalam rentang bulan Juni hingga Juli 2026, akan terjadi eskalasi politik besar-besaran dari konsolidasi sipil, buruh, dan mahasiswa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah.

TRIBUNSUMSEL.COM - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer melontarkan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait potensi gejolak politik dan sosial dalam waktu dekat.

Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Noel, pemerintah perlu mewaspadai berbagai dinamika yang berpotensi memicu eskalasi politik hingga gelombang aksi besar di masyarakat.

Ia menilai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi saat ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gejolak sosial.

Baca juga: Noel Ebenezer Dihukum 4,5 Tahun Bui & Bayar Uang Pengganti Miliaran, Terbukti Terima Gratifikasi

"Saya coba ingatkan Pak Prabowo. Dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar. Ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo," kata Noel kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Noel mengklaim terdapat konsolidasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok sipil, mahasiswa hingga buruh.

Menurutnya, konsolidasi tersebut tinggal menunggu momentum yang dapat memicu pergerakan yang lebih besar.

"Konsolidasi sipil, mahasiswa, buruh dan semuanya sudah matang. Tinggal satu pemicu," ujarnya.

Ia bahkan menyebut potensi munculnya situasi yang mengingatkan pada gelombang reformasi 1998 apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi sejak dini.

Selain menyinggung situasi politik, Noel juga menyoroti sejumlah kasus hukum yang belakangan menjerat pejabat negara.

Ia menyinggung penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.

Meski demikian, Noel menegaskan dirinya tidak ingin memberikan kesimpulan lebih jauh karena seluruh perkara masih berada dalam proses hukum.

"Saya tidak mau memberi kesimpulan karena semuanya masih dalam proses hukum," katanya.

Noel juga mengaitkan potensi gejolak sosial dengan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.

Ia menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kondisi pasar modal yang dinilai dapat memengaruhi situasi sosial di masyarakat.