"Kalau cuma untuk satu orang, 9 kg perbulan, beras premium aja itu Rp135 ribu. Buat sekeluarga dikali 4, itu cuma Rp540 ribu. Ini (DPR dapat tunjangan) Rp12 juta ini hitungannya gimana? ini bisa buat makan satu kampung ini," sambungnya.

Dari hitunganya itu lah, Jerome mengaku bingung dengan tunjangan beras belasan juta untuk anggota DPR tersebut.

Jerome penasaran dengan apa dasar penghitungan uang Rp12 juta tersebut.

"Pertanyaanku adalah, apa dasar tunjangannya sebanyak ini? Siapa yang ngitung anggarannya?? Aku mau tau banget gimana dasar perhitungannya sampai bisa muncul angka ini, karena gak masuk akal banget. Capek banget," kata Jerome Polin.

Jerome Polin juga mengkritik bagaimana tunjangan perumahan anggota dewan yang sangat besar sedangkan kesenjangan sosial di Indonesia masih terjadi.

“Rp50 juta per bulan untuk tunjangan rumah sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes nggak tau mau makan apa besok, nggak tau tinggal dimana besok, bisa hidup atau nggak besok, nggak tau. GWS deh,” tutupnya.

Klarifikasi Wakil Ketua DPR

Wakil Ketua DPR Adies Kadir kini mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menyebut tunjangan beras untuk anggota DPR sebesar Rp 12 juta per bulan.

Terkait ramainya kritikan publik, Adies mengakui telah terjadi kekeliruan dalam penyampaian data tersebut. Sebab, tidak ada kenaikan sama sekali.

Menurut Adies, tunjangan beras yang didapatkan anggota DPR RI adalah Rp 200.000 per bulan, bukan Rp 10 juta yang kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 12 juta.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp 200.000 kurang lebih per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ujar Adies di Gedung DPR RI, dilansir dari Kompas.com, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Segini Harta Kekayaan Nafa Urbach, Anggota DPR RI Dukung Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan

Sedangkan untuk tunjangan bensin, lanjut Adies, besaran yang diterima setiap bulan adalah Rp 3 juta.

Tidak ada kenaikan menjadi Rp 7 juta sebagaimana yang dia sampaikan sebelumnya.

“Tidak (naik), Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan,” jelas Adies.

Klarifikasi itu disampaikan Adies setelah dirinya mengecek data rincian komponen tunjangan anggota DPR RI ke pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.