TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Polemik soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menjadi perbincangan.

Namun hingga saat ini, di Kabupaten OKU Timur belum ada perubahan terkait besaran hak keuangan para wakil rakyat.

Sekretaris DPRD OKU Timur, Kasmir Syamsuddin, SE, menegaskan bahwa aturan gaji dan tunjangan DPRD masih mengacu pada regulasi lama.

“Belum ada arahan perubahan, semuanya masih sama seperti sebelumnya,” jelasnya, Rabu (20/8/2025).

Ia menerangkan, dasar hukum mengenai hak keuangan dan administrasi anggota DPRD tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 serta diperkuat dengan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 61 Tahun 2023.

“Kalau dirinci, total penghasilan anggota DPRD bisa mencapai Rp26 juta hingga Rp35 juta per bulan, sudah termasuk potongan pajak penghasilan,” ujarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut, komponen gaji dan tunjangan DPRD meliputi Uang Representasi Ketua DPRD Rp2,1 juta; Wakil Ketua Rp1,68 juta; Anggota Rp1,57 juta.

Tunjangan Jabatan: Rp2,4 juta – Rp4 juta per bulan. Tunjangan Komisi & Banmus: Rp91 ribu – Rp228 ribu.

Tunjangan Keluarga: Rp63 ribu – Rp294 ribu. Tunjangan Beras sekitar Rp289 ribu. Tunjangan Paket: Rp157 ribu.

Tunjangan Reses Rp2,6 juta per bulan. Tunjangan Perumahan Ketua Rp14,2 juta; Wakil Rp10,9 juta; Anggota Rp7,1 juta. 

Tunjangan Komunikasi Intensif Rp10,5 juta. Tunjangan Transportasi Rp13,2 juta (khusus anggota sebab pimpinan difasilitasi kendaraan dinas).

Dengan berbagai komponen itu, angka yang diterima tiap anggota DPRD bisa berbeda-beda, tergantung posisi dan status keluarga.

Baca juga: Gaji DPRD Sumsel Capai Rp52 Juta per Bulan, Belum Termasuk Dana Reses dan Uang Saku Perjalanan Dinas

Baca juga: Ramai Isu Bergaji Rp3 Juta per Hari, Inilah Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Terbaru 2025

Sementara itu, anggota DPRD OKU Timur Andi Saiban mengaku hingga kini belum ada informasi resmi terkait kemungkinan kenaikan tunjangan.

“Kalau pun ada wacana, itu masih di pusat. Nantinya jika memang ada kenaikan terdapat payung hukum seperti peraturan presiden (Perpres) sebagai dasar hukum, lalu turunannya baru ke daerah,” katanya.

Dengan rincian gaji dan tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah, transparansi hak keuangan legislatif ini menjadi penting untuk diketahui masyarakat.

Sebab, di tengah kondisi daerah yang masih berjuang meningkatkan layanan publik dan pembangunan, informasi mengenai anggaran untuk wakil rakyat kerap memantik perhatian publik.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com