Selain itu, sebagai aktivis perempuan yang ikut bergabung dalam Tim Dokumentasi Komnas Perempuan atas Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam kerusuhan Maluku 1999-2001, bersama aktivis perempuan dari Aceh dan Papua dia telah menjadi saksi sejarah dari kejadian kelam yang terjadi di Indonesia."

“Saya pada saat kerusuhan Maluku 1999-2001 termasuk dalam tim pencari fakta Komnas Perempuan dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa konflik. Kita bertemu yang dari Papua, Aceh dan sebagainya.

 Tidak satu pun korban berani untuk menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi saat kerusuhan 1998,” tegasnya.

"Kami berproses bersama Komnas Perempuan, termasuk penyusunan huridoc atau human right documentation, kami susun bersama-sama dengan Komnas Perempuan pada saat itu," ujarnya.

Lebih lanjut Mercy menjelaskan ke Tim media ketika para aktivis perempuan dari daerah konflik tiba di Jakarta, dokumen TPGF dan data-data kasus kekerasan seksual Mei 98 masih panas dibicarakan ditambah lagi dengan dokumen-dokumen testimoni dari Aceh, Papua dan Maluku  membuat traumatis mendalam bagi kita para aktivis saat itu.

"Sehingga, jangan pernah menggeser dan mereduksi fakta kekerasan menjadi sekedar kekerasan seksual perorangan semata. Jadi kalau kemudian Pak Menteri mempertanyakan kasus pemerkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup sangat amat melukai kami,” papar Mercy. 

Dia menekankan bahwa banyak aktivis perempuan yang sampai harus meregang nyawa untuk mendapatkan fakta dari kejadian kelam di Indonesia. Tekanan dan ancaman juga dikatakan telah menjadi hal yang dialami oleh Mercy.

“Pada saat kami bertemu beberapa aktivis perempuan pada saat itu yang dari Aceh ada yang ditembak pada saat itu. Bapak, kami dalam tekanan dan ancaman.

Sehingga kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran (peristiwa kekerasan seksual Mei 1998), ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti kami,” jelasnya. 

Mercy pun sangat berharap permintaan maaf dari Fadli Zon terkait dengan kejadian ini. Menurutnya data mengenai kejadian perkosaan Mei 1998 secara lengkap ada di Komnas Perempuan dan bisa diakses oleh publik. 

“Bapak kalau misalnya ini (masih tidak percaya) bapak bisa langsung datang ke Komnas Perempuan. Data kerusuhan 1998, kasus kekerasan seksual Maluku, Papua, Aceh dan sebagainya ada di sana, saya saksi sejarahnya,” ujar Mercy.

Klarifikasi Fadli Zon

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon angkat bicara terkait kritikan yang dilontarkan terhadapnya terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Menurut Fadli, penulisan ulang sejarah saat ini sangat diperlukan karena pada penulisan sejaran yang sudah saat ini belum memuat sejarah lanjutan dari era Presiden ketiga BJ Habibie. 

"Terakhir sejarah kita itu ditulis tentang era Pak Habibie," kata Fadli Zon dalam rapat kerja Komisi X DPR yang disiarkan secara daring lewat Tv Parlemen, dikutip Kompas.com, Kamis (3/7/2025).