TRIBUNSUMSEL.COM - Mengenal sosok Memo Hermawan anggota DPRD Jawa Barat yang minta Fraksi PDI Perjuangan walk out saat rapat  paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Memo Hermawan lahir di Garut pada 16 Juli 1953.

Memo merupakan politikus yang menjabat Bupati dan Wakil Bupati Garut pada era Agus Supriadi (2004-2007) yang terjerat kasus korupsi dan telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Antasari Azhar.

Ia pun menggantikan posisi Agus Supriadi sebagai Bupati Garut sampai selesai masa pemerintahannya.

Memo juga dikenal sebagai politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia pernah menduduki Ketua DPC PDIP Garut beberapa kali.

Kini, Memo menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP pada DPRD Jabar setelah menduduki kursi DPRD Jabar Dapil Garut untuk yang kedua kalinya.

Sosok Memo Hermawan jadi sorotan mengajak semua anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan untuk walk out dari ruang sidang.

Baca juga: Kecewa Ucapan Dedi Mulyadi, Detik-detik Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Adapun aksi walk out itu terjadi karena dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD.

Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.

Suasana memanas itu berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.

Doni menyinggung soal pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni, dikutip Tribunjabar.id dari siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat.

Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.

"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya. 

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya. 

Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkapkan kekecewaanya.

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan. Saya Meminta perbaiki marwah DPRD ini, supaya hubungan yang harmonis, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif ini dengan DPRD," kata Memo.

Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Adapun sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Merasa Direndahkan 

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna. 

Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo. 

Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.

Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sosok Memo Hermawan Minta Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Merasa Direndahkan