Pilkada 2024

LIPSUS : Seteru Kader di Markas Banteng, Bikin Anies dan Ono Gagal Melenggang ke Pilkada 2024 -1

Editor: Slamet Teguh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Grafis Megawati, Jokowi, Anies Baswedan - Seteru Kader di Markas Banteng, Bikin Anies dan Ono Gagal Melenggang ke Pilkada 2024

Hasto tak menampik pihaknya sempat membuat opsi untuk mengusung Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. Namun, dia menuturkan bahwa melihat dinamika akhirnya PDIP memutuskan mengusung Jeje-Ronal. Ketika ditanya dinamika apa yang sebenarnya yang terjadi, Hasto enggan menjelaskannya.

Baca juga: Batal Maju Pilkada 2024, Anies Baswedan Buka Wacana Dirikan Partai Politik Baru : Semangat Perubahan

Baca juga: Awalnya Setuju, Anies Baswedan Batal Maju Pilgub Jabar Gegara Dijegal Mulyono Geng, Kata Ono Surono

Komentar Istana

Pihak Istana menjawab tudingan ada peran Presiden Joko Widodo di balik batalnya Anies Baswedan bertarung pada Pilkada Jawa Barat 2024.

Seperti diketahui, nama Anies santer akan dipasangkan dengan Ono Surono sebagai jagoan PDI Perjuangan.

Nyatanya, di detik-detik akhir masa pendaftaran, Kamis (29/8/2024), yang muncul justru Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja.

Di tengah kegagalan Anies maju, pihak Istana disebut-sebut berada di belakangnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan, segala persoalan internal partai politik (parpol) tidak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ari sebagai respons atas klaim yang mengaitkan Jokowi dengan batalnya Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024, yang disampaikan oleh politisi PDIP.

"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," ujar Ari lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024).

 "Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden," tambah dia.

Ari juga menjelaskan, keputusan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan seseorang merupakan hasil dari mekanisme internal partai masing-masing.

"Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya," katanya. (Tribun Network/yud/dod/TribunJabar.id)

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel,com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

Berita Terkini