Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Hartati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebanyak 10 ribu driver online bakal melakukan aksi damai atau mogok mematikan aplikasi (off bid) pada Senin (2/9/2024) mendatang.
Hal ini dilakukan karena mereka akan meminta pemerintah yakni Gubernur Sumsel membuat kebijakan menentukan Batas Tarif Bawah (BTA) dan Batas Tarif Atas (BTA) transportasi online.
Sebab selama ini aplikator membuat kebijakan tarif batas bawah dan batas atas yang berbeda antara satu aplikator dengan aplikator lainnya sehingga kerap terjadi perang tarif.
Perang tarif dinilai hanya menguntungkan konsumen saja namun mematikan driver karena tarif yang ditetapkan terlalu rendah, tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh driver dengan tarif yang diberlakukan tersebut.
Oleh sebab itu mereka meminta agar Gubernur Sumsel nanti bisa membuat peraturan Gubernur soal ketentuan tarif transportasi online itu agar tidak saling berperang antar driver.
"Contohnya Bandung bisa, Gubernur menetapkan Pergub soal tarif batas atas dan bawah sehingga persaingan sehat dan sesuai dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan driver,"ujar Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel Asrul Indrawa, Minggu (1/9/2024).
Asrul mengatakan selain menuntut tarif dasar driver online, ada lima tuntutan lainnya yang akan disuarakan besok atau total ada enam tuntutan yang mereka tuntut.
Tuntutan itu yakni menolak tarif di bawah regulasi karena aplikator kadang membuat promo yang jauh dibawah tarif yang ditetapkan. Hal ini merugikan driver karena jarak tempuh jemput dan pengantaran tidak sesuai dengan biaya BBM yang harus mereka keluarkan.
Driver juga akan menyuarakan minta adanya kesusaian harga delivery semua aplikasi karena tarif antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya berbeda sehingga, mitra yang tergabung dengan aplikasi yang menerapkan tarif tinggi jarang mendapatkan orderan.
Driver juga menolak tegas masuknya aplikator lainnya dan meminta agar dihapuskan goceng, slot, shope hub dan untuk grab nego.
"Kami dengan tegas menolak masuk di Palembang," ujar Asrul.
Sebab dengan aplikator yang sudah ada saja saat ini mitra kerap tidak mendapatkan pendapatan yang layak karena harus berebut penumpang karena sepinya orderan.
Selain itu mereka juga meminta Kepastian hukum untuk seluruh driver online.
Tuntutan terkahir yakni minta agar disesuaikan potongan semua aplikasi karena selama ini kebijakan potongan aplikasi maksimal 15 persen tidak diindahkan oleh aplikator karena nyatanya potongan yang dia la ini mitra jauh lebih besar dari 15 persen.
Driver besok akan secara mandiri berangkat sendiri-sendiri menuju kantor gubernur Sumsel dan langsung berkumpul di sana untuk menyuarakan orasi mereka.